Sikap Oposisi PDIP

MENARIK ketika kita akhirnya mengetahui sikap Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang keukeuh untuk bersikap oposisi terhadap pemerintah. Padahal, ia dalam posisi yang sangat dilematis, karena "gizi" yang sudah diterima Taufik Kiemas sebagai Ketua MPR RI dan iming-iming jabatan menteri untuk untuk putrinya, Puan Maharani.

Tentu sikap tersebut sedikit banyak akan memengaruhi sikap DPC PDIP kabupaten/kota maupun provinsi. Paling tidak, koalisi "permanen" yang sudah dibangun di tingkatan DPRD kabupaten/kota maupun provinsi sedikit banyak akan ikut terpengaruh. Karena jauh-jauh hari, PDIP dan Partai Demokrat yang secara "genetika" ada kemiripan sebagai partai yang sama-sama nasionalis tentu sudah saling bersinergi. Namun yang nantinya menarik kita perhatikan, bagaimana hubungan antara kedua partai tersebut di tingkatan daerah.

Sebagai partai yang mengambil sikap oposisi, tentu perjalanan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono ke depan akan senantiasa menjadi sorotan PDIP. Keadaan tersebut, tentu tidak hanya membuat "gerah" pemerintahan pusat, namun seluruh kader Partai Demokrat juga akan dibuat gerah, saat orang yang sangat mereka hormati diobok-obok oleh PDIP.

Kondisi demikian, tentu akan berdampak pada kelanggengan hubungan koalisi yang dibangun antara PDIP-Partai Demokrat yang ada di daerah-daerah. Dan bagi partai nasionalis lainnya seperti Partai Golkar, kondisi tersebut sangat menguntungkan. Karena kalau kebijakan masing-masing partai harus mengikuti kebijakan koalisi yang dibangun di pusat, kedua partai besar ini bisa bersatu dan meninggalkan PDIP.

Kondisi ini juga akan sangat berpengaruh bagi kabupaten/kota atau provinsi yang akan menghadapi pemilihan kepala daerah. Karena, bisa membangun koalisi yang mirip dengan koalisi yang dibangun SBY-Boediono. Namun tentu ini tidak ujug-ujug berlaku di setiap daerah karena politik itu sesuatu yang sangat dinamis, tidak tergantung sistem yang dibangun, namun kemampuan kadernya dalam melakukan manuver-manuver politik. Sehingga, di daerah-daerah yang kualitas kader PDIP-nya memang terseleksi, tentu akan memberikan fenomena yang berbeda. Mereka bisa menguasai atmosfer politik di daerah tersebut sehingga dijadikan pusat rujukan bagi partai-partai lainnya, dalam menghadapi setiap permasalahan politik lokal di daerahnya.

Mengapa demikian? Karena bagaimana pun, PDIP telah memiliki perjalanan yang cukup panjang dibandingkan dengan Partai Demokrat. Dalam rekrutmen kader, seharusnya partai ini sudah lebih baik dibandingkan dengan partai yang belum satu dekade berdiri tersebut. Namun di sinilah kita akan melihat dinamikanya. Banyak hal yang sulit diprediksi dan menarik untuk dibahas. Meski demikian kita berharap, apa pun yang mereka lakukan, semata-mata untuk memberikan yang terbaik bagi kenyamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat. (Kamis, 22 Oktober 2009)**