Utang Luar Negeri, PR Capres ke Depan

Oleh H. DAGUS S. S.Ip.

PASKA Pemilu 9 April 2009 dan hasilnya telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dimenangkan Partai Demokrat, hampir semua partai tercengang. Bahkan ada partai yang langsung pada 8 Juli 2009 akan berkoalisi dengan partai pemenang seakan-akan keperkasaan SBY tidak bisa dikalahkan. Banyak pernyataan SBY dengan siapapun wakilnya tetap akan menjadi pemenang.
Jika kita terjebak dalam pemikiran seperti ini adalah sikap yang akan banyak merugikan diri sendiri karena sangat terlihat oleh lawan politik, seperti kehilangan kepercayaan diri. Ketidakmam¬puan untuk menjadi politisi seperti yang tidak berupaya membangun karakter politik pejuang, bahkan yang terlihat hanya mengejar kekuasaan semata. Maka timbullah keputusan seolah-olah pada 8 Juli 2009 sudah selesai pilihannya hanya 2. Yakni, Menjadi pemim¬ pin dibawah SBY/Demokrat atau Menjadi oposisi.
Ini benar-benar ironis dan mungkin ada yang berpandangan tidak ada lagi yang berani melawan keperkasaan SBY. Semuanya kalah sebelum berperang. Padahal kita ketahui semua partai memiliki tokoh-tokoh yang bisa dijual kepada masyarakat pemilih, dan celah-celah kemenangan untuk calon lainpun masih terbuka.
Jika kita hitung SBY 21%, tinggal partai-partai lain sanggupkan memenangkan calon presiden (Capres). Padahal jika bersatu apalagi mendapat dukungan dari pemilih yang tidak bisa memilih pada saat pemilu legislatif yang jumlahnya sangat besar 37 juta - ini mungkin massa yang kecewa pada partai penguasa - yang penting calon jangan kontradiktif dengan pemilih. Sampaikan kepada masya¬rakat bahwa BLT, Raskin, Jamkesmas, dan PBPM itu adalah program pemerintah dan parlemen, bukan semata-mata hanya program dari SBY.
Maka ada beberapa hal yang patut kita dukung dan hargai bahwa Ketua Partai Golkar siap menjadi Capres tidak akan mundur sebelum bertempur jelas membuktikan bawa beliau kader sejati yang sanggup membuat terobosan baru. Bila mau kita pelajari, negara maju seperti Amerika Serikay seorang tokoh kulit hitam semanis apapun atau secerdas apapun dipastikan tidak akan jadi Presiden Amerika.
Karena sejak di sekolah pun sudah ada perbedaan bahwa Capres itu dari kelompok penguasa sepanjang masa yang dikenal dengan sebutan WASP : White, Aglosexon, Protestan. Dari luar kelompok tersebut jangan harap bisa jadi Presiden di Amerika.
Tetapi dengan terobosan seorang Obama ketika memenangkan kompensi demo crat, masyarakat Amerika seperti terbangun dari mimpi. Seo¬rang pria yang terabaikan, yang pernah tinggal lama di Indonesia menjadi sebuah kenyataan terbangunnya opini positif, hingga mengemuka dan terkuak Obama adalah sosok yang cerdas, muda, berjiwa sosial, berani membuat terobosan baru dengan inkonpen¬sional terus membuat konsep-konsep AS ke depan yang menjadi harapan masyarakat, ditengah-tengah krisis global dan percaturan dunia yang semakin kompleks.
Bila melihat kenyataan ini jelas, JK sebagai Ketua Umum Partai
Golkar tidak mau Partai Golkar dalam menjalankan pemerintahan ke depan terus menerus bergantung kepada pinjaman luar negeri.
Menurut pemikiran kami, mungkin inilah yang menjadikan keretakan SBY-JK, sebab kalau melihat sekarang, utang luar kita lebih besar dari utang masa Orde Baru. Kalau utang masa Orde Baru selama 32 tahun Rp 1.500 triliun atau rata-rata pertahun hanya Rp 47 trili¬un per-tahun. Bandingkan dengan sekarang, tahun 2004 saja Rp 662 triliun, kemudian tahun 2009 menjadi Rp 980 triliun. Maka kalau kita hitung kurang dari 5 tahun, utang negara kita mencapai Rp 392 triliun atau sama denganRp 80 triliun per-tahun.
Bahkan, Ketua Kelompok Anti Utang Luar Negeri, Dani Setiawan, mencatat, pembayaran dan utang baru kita yakni cicilan pokok + bunga (tahun 2005-2008) Rp 277 triliun, dan pinjaman baru (tahun 2005-2009) Rp 101,9 triliun. Outstanding membengkak tahun 2004 Rp
1.275 triliun, dan tahun 2005-2009 Rp 1.667 triliun. Artinya tiap tahun terjadi pembengkakan utang luar negeri Rp 124 triliun per-tahun!.
Dan yang terakhir, kita juga sekarang mendapat pinjaman baru dari Asian Development Bank (ADB) sebesar Rp 20 triliun. Inilah nasib negara kita yang terjebak oleh utang luar negeri, dan menjadi PR bagi pemimpin negara ke depan. Kita berharap, pemimpin ke depan adalah yang benar-benar berniat kuat untuk menyelesaikan utang luar negeri kita, agar rakyat bisa lebih menikmati melimpahnya sumberdaya di negeri tercinta ini. (penulis, ketua harian MPC. Pemuda Pancasila Kab. Bandung)

Imbas "Cerai" Demokrat dan Golkar

"CERAINYA" pasangan parpol yang dianggap cukup solid, Partai Demokrat dan Partai Golkar, diperkirakan akan berimbas ke tingkat lokal. Lobi-lobi di tingkat lokal tampaknya mulai dilakukan para caleg yang memastikan diri bakal lolos dan menduduki kursi di lembaga legislatif. Partai Demokrat seperti di set-up sebelumnya menjagokan incumbent Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai calon presiden (capres) dalam pemilihan presiden (pilpres) Juli mendatang. Sedangkan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar yang berlangsung di Kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta, Rabu (22/3), memutuskan mengusung ketua umumnya Jusuf Kalla (JK) untuk mencalonkan diri jadi presiden (capres). Kondisi tersebut memberikan ruang yang terbuka bagi terjadinya koalisi di tingkat pusat, yang sudah lama dirancang antara dua partai besar, Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun ganjalannya, kedua pimpinan parpol sama-sama direkomendasikan untuk menjadi capres. Sehingga kelihatannya, kalau koalisi ini akan dibangun, masih diperlukan negosiasi-negosiasi lagi untuk menentukan siapa yang mau mengalah menjadi cawapres. Namun yang menarik, cerainya Partai Demokrat dengan Partai Golkar di tingkat pusat sepertinya membuka ruang bagi pengurus parpol-parpol di tingkat lokal, baik provinsi maupun kabupaten. Partai Demokrat yang sedang di atas angin mempunyai ruang yang cukup leluasa untuk membangun koalisi dengan parpol-parpol lain. Hanya masalahnya, tidak sedikit kader parpol ini, yang akan duduk di bangku legislatif, masih mentah pengalaman. Sehingga tidak menutup kemungkinan meski Partai Demokrat mendominasi raihan kursi di lembaga legislatif, namun kadernya tidak bisa duduk dalam posisi-posisi strategis dalam kelembagaan dewan. Padahal parpol yang secara nasional merebut kursi paling banyak untuk semua tingkatan DPR ini, mulai DPRD kab./kota, provinsi, hingga pusat, memerlukan "pengamanan" kebijakan di tingkat lokal, agar program-program yang digulirkan pusat bisa diimplementasikan dengan baik di daerah. Tentu kawalan dari anggota dewan dari parpol tersebut sangat penting bagi lancarnya setiap program yang diluncurkan oleh pusat. Di sisi lain, parpol besar lainnya, seperti Golkar, PDIP, Partai Keadilan dan Sejahtera (PKS), dan parpol-parpol lainnya memiliki banyak kader muda yang memang sudah terasah di lapangan. Selain itu, dinamika kedua parpol besar ini menjadikan kader-kadernya cukup terlatih baik dalam melakukan lobi-lobi maupun dalam menjalankan serta mengamankan kebijakan parpolnya. Yang menarik kita perhatikan apakah fenomena retaknya Partai Demokrat dan Partai Golkar ini akan mendorong kristalisasi parpol-parpol nasional di tingkatan lokal, seperti menguatnya koalisi antara Golkar dan PDIP. Atau malah sebaliknya, kedua parpol besar tersebut, juga PKS, berebut pengaruh untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat yang memang sedang berada di atas angin. Kita lihat saja. **

Sanksi Tegas Satpol PP

KEPALA Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung, Ferdi Ligaswara mengatakan, ada empat anggotanya yang terancam dipecat bila kembali melakukan kesalahan dalam tugasnya. Lo, kesalahan apa yang membuat mereka terancam kehilangan pekerjaannya itu? "Keempat anggota itu melakukan pelanggaran seperti pembocoran rahasia internal kepada pihak luar, melakukan kerja sama dengan pedagang kaki lima (PKL), meminta pungutan liar ke PKL, dan minum minuman keras. Saat ini mereka sedang kami bina, namun jika kemudian mengulangi kesalahannya, tidak ada kata lain selain pemecatan," kata Ferdi kepada wartawan di sela-sela kegiatan Pemantapan dan Evaluasi Perda K3 di Graha Bhayangkara, Jln. Cicendo, Kamis (23/4). Saat ini, katanya, keempat anggota yang identitasnya tidak disebutkan itu sedang dalam tahap teguran dan menjalani pembinaan intern. Upaya tersebut, lanjutnya, merupakan pembenahan secara intern dalam tubuh Satpol PP Kota Bandung. Ferdi beranggapan, pembenahan dilakukan agar implementasi Perda K3 bisa dilakukan maksimal sesuai dengan harapan, baik intern maupun ekstern. Kendati demikian, diakuinya masalah pemecatan merupakan wewenang Badan Kepegawaian Daerah (BKD). "Sekarang bagaimana bisa menegakkan perda kalau aparatnya sendiri melanggar perda. Kita lakukan upaya bertahap, baik itu intern maupun ekstern dengan upaya persuasif, administratif, dan pengenaan sanksi," tuturnya. Tugas berat memang harus diemban petugas Satpol PP Kota Bandung yang demikian sering memunculkan kesan miring di masyarakat. Karena sulitnya penegakan Perda K3, dianggap adanya aliran dana yang mengalir kepada oknum-oknum petugas Satpol PP sehingga mereka tidak bisa tegas dalam bertindak. Dan, tentunya, mereka jadi kurang mempunyai wibawa di kalangan para pelanggar Perda K3. Ada tiga norma yang perlu dijaga seorang petugas Satpol PP dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ketiga norma itu adalah norma agama, norma hukum, serta norma HAM. Perilaku seorang petugas Satpol PP dalam bekerja juga akan berdampak pada status yang akan disandangnya kelak. Apalagi, saat ini masih ada beberapa petugas Satpol PP yang belum mengantongi SK PNS. Perilaku yang tidak baik saat melaksanakan tugas akan berpengaruh terhadap pengangkatan menjadi PNS. Paling tidak petugas Satpol PP harus memahami disiplin PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1980. Bila tidak disiplin dalam menjalankan tugas, seperti menerima uang dari para PKL saat bertugas, tentu bisa mendapatkan sanksi tegas, bahkan hilangnya peluang jadi PNS. Dan tentunya lebih berat lagi bagi para petugas yang sudah mengantongi status sebagai PNS, karena untuk mendapatkan status tersebut bukanlah hal yang mudah. Mereka harus bersaing dengan ribuan orang lainnya yang ingin menjadi PNS. Maka, kalau status yang sudah disandangnya disia-siakan begitu saja, dengan menerima uang suap dari para PKL, mabuk minuman keras, atau melakukan pelanggaran berat lainnya, tentu mereka memang tidak pantas menjadi abdi masyarakat yang seharusnya tetap menjaga wibawanya. **

Ujian Kejujuran

HARI ini, Senin (27/4), siswa/siswi kelas III SMP/MTs mulai melaksanakan ujian nasional (UN). Berbagai persiapan telah dilakukan agar pelaksanaannya berjalan lancar dan tanpa ekses. Sejak dari tempat percetakan naskah soal dan lembar jawaban ujian nasional (LJUN) di Semarang, diberlakukan pengawasan yang sangat ketat. Begitu pula dalam distribusi naskah soal dan LJUN, kata Kepala Disdik Jabar Dr. Wahyudin Zarkasyi, dilakukan pengawalan ketat yang melibatkan petugas kepolisian. Pihak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) hingga Disdikbud tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, tampaknya melakukan prosedur yang sama. Agar naskah soal dan LJUN, kata Wahyudin, benar-benar tidak mengalami kebocoran. Di samping distribusi soal dalam pengawalan yang sangat ketat, pengawasan dalam pelaksanaan UN SMP/MTs ini pun tidak kalah ketatnya. Sesuai prosedur operasional standar (POS) yang dikeluarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), di setiap satuan unit pendidikan dilakukan pengawasan oleh pemantau yang dikoordinasikan Tim Pemantau Independen (TPI) oleh perguruan tinggi yang ada di kabupaten dan kota. Begitu pula dalam setiap ruangan terdapat dua orang pengawas yang berasal dari sekolah lain atau disilang. Sehingga pengawas dan siswa/siswi yang melaksanakan ujian nasional kebanyakan tidak saling mengenal. Upaya ini dilakukan agar tidak sampai terjadi guru meracuni muridnya dengan membocorkan soal ujian. Seperti juga saat pelaksanaan UN SMP/SMK/MA, pada UN SMP/MTs ini dikhawatirkan banyak siswa yang tertipu jawaban soal yang disebarkan melalui short message service (SMS). Karena biasanya, sehari atau dua hari menjelang pelaksanaan UN, begitu banyak versi jawaban soal UN yang disebarkan melalui HP milik para siswa. Kita berharap, ujian nasional ini benar-benar menjadi ujian bagi semua pihak untuk mendorong anak-anak kita tidak hanya cerdas dalam memecahkan ragam jenis soal yang diujikan, namun juga cerdas dalam mengendalikan emosinya untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan dirinya. Juga memiliki kecerdasan spiritual agar tetap berperilaku jujur. Tentunya bukan hanya siswa, namun kita harapkan, seluruh guru dan para kepala sekolahnya juga bisa bersikap demikian. Mereka benar-benar akan diuji kejujurannya dalam melakukan transfer ilmu pengetahuan, apakah cukup efektif atau sangat sulit dipahami para siswanya. Kalau hal ini terjadi, tentu para guru dan kepala sekolah tidak perlu melakukan jalan pintas dengan membocorkan naskah soal UN dan menyebarkannya kepada para siswa. UN harus benar-benar menjadi ajang untuk menguji semua pihak yang menginginkan anak-anak kita berprestasi dengan cara yang jujur. Kejujuran dalam pelaksanaan UN SMP/MTs ini harus benar-benar dikedepankan agar baik atau buruknya hasil ujian nasional tahun ini benar-benar menjadi input data yang sangat penting bagi perbaikan proses pedagogi di sekolah-sekolah. **

Bandara Husein

KEPALA Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud) Jawa Barat, Erdiwan Iing Suranta kepada wartawan, usai membuka "Pasar Kaget Wisata II/2009" di Landmark Building, Jln. Braga Bandung, berharap seluruh penggerak kepariwisataan di Jabar lebih meningkatkan promosi sehingga bisa menggenjot jumlah wisatawan yang masuk. Objek wisata yang ditawarkan tidak hanya objek-objek lama. Pemprov Jabar, katanya, terus meningkatkan dana untuk pengembangan kepariwisataan. "Tahun ini dengan dana sebesar Rp 11 miliar, kita sedang kembangkan objek wisata di Pangandaran. Sedangkan tahun depan dengan dana yang disiapkan sebesar Rp 30 miliar akan dikembangkan wisata di Palabuhanratu, Ciwidey, Tangkubanparahu serta Maribaya," katanya. Pengembangan itu sendiri, tambahnya, perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak, seperti pengelola objek itu sendiri ataupun pemerintah daerah setempat. "Kita lihat sharing dana yang bisa dilakukan, karena tiap tahun anggaran untuk sektor wisata akan terus ditingkatkan," ujar Erdiwan. Sejalan dengan itu, pintu gerbang masuk objek pariwisata Jabar melalui perjalanan udara, yakni Bandara Husein Sastranegara juga terus dibenahi. Bandara ini nantinya akan bisa melayani penerbangan pesawat berbadan besar. Layanan itu bisa dilakukan setelah pemerintah menyetujui kucuran anggaran untuk overlay (pengerasan) untuk runway sepanjang 2.250 meter sebesar Rp 52 miliar dalam anggaran stimulus APBN Perubahan 2009. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dodi Cahyadi, pengerasan runway ini lebih memungkinkan pesawat berbadan besar bisa beroperasi di Husein. Pesawat berbadan besar, seperti jenis Airbus-320 yang semula tidak bisa beroperasi di Bandara Husein memungkinkan untuk bisa dioperasikan. Overlay ini akan dilakukan untuk menambah ketebalan lapisan runway setebal 17 cm yang saat ini hanya berkekuatan 37 pavement classification number (PCN) menjadi 45 PCN. Namun salah satu kendala lainnya, yakni pemangkasan Gunung Bohong yang menjadi salah satu hambatan dalam proses take off dan landing dari sebelah barat, belum bisa dipastikan. Rencana pemangkasan puncak gunung sekitar 10 - 20 meter itu menjadi wewenang Dirjen Perhubungan Udara, bukan wewenang Pemprov Jabar. Salah satu keluhan yang sering disampaikan pilot-pilot yang sering menerbangkan pesawat dari Bandara Husein Sastranegara Bandung adalah makin sulitnya landing dan take off dilakukan dari arah timur bandara, seperti yang selalu dilakukan selama ini. Hal ini akibat makin banyaknya bangunan tinggi di Kota Bandung yang mempersulit proses take off dan landing. Pariwisata adalah sektor yang sagat menjanjikan untuk meraih komoditas ke depan, terutama setelah sektor industri, khususnya industri tekstil, makin terpuruk. Untuk mengembangkan sektor ini di Bandung memang masih perlu terus mengekploitasi dana untuk pembenahan semua sarana yang ada. Dan kita berharap, suatu saat Bandung benar-benar menjadi daerah tujuan wisata mancanegara setelah Bali. **

Seribu Pelanggaran

KALAU melihat banyaknya pelanggaran yang terjadi selama berlangsungnya masa kampanye dan pelaksanaan Pemilu 2009 di Jawa Barat, mengindikansikan betapa pemilu kali ini yang tersulit. Karena seperti diungkapkan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Daerah Jawa Barat, Mahi M. Hikmat, pihaknya menemukan 1.000 pelanggaran. Dari jumlah tersebut, kata Mahi, 600 pelanggaran di antaranya terindikasi pelanggaran pidana. Namun, tukasnya, ke-600 pelanggaran tersebut ada yang gugur saat diplenokan di panwaslu atau di gerakan hukum terpadu (gakumku) karena tidak cukup bukti. Meski demikian, 9 pelanggaran di antaranya berlanjut hingga ke pengadilan dan sudah divonis. Di antaranya 3 kasus di Kab. Tasikmalaya, yakni money politics, kampanye di luar jadwal, dan kampanye di masjid. Di Sumedang money politics dan di Subang serta Cianjur kampanye di tempat pendidikan dll. Dalam UU No. 10 Tahun 2008 Pasal 126 (2) Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan adanya tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) Dalam pelaksanaan kampanye Pemilu Bawaslu melakukan: a. pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana pemilu dimaksud kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau b. pemberian rekomendasi kepada KPU untuk menetapkan sanksi. Penyelesaian apa pun yang dilakukan, bahkan yang tidak diselesaikan sekalipun namun kalau mengacu pada statistik yang ada, jumlah laporan yang diterima Panwaslu Jabar, diperkirakan jauh lebih besar dibandingkan pada Pemilu 1999 dan Pemilu 2004. Pada Pemilu 1999, dari jumlah pelanggaran yang ada, kategori pelanggaran yang menonjol secara kuantitatif maupun kualitatif adalah kekerasan terhadap parpol lain, termasuk di dalamnya adalah upaya intimidasi terhadap calon pemilih untuk memberikan suaranya pada parpol tertentu maupun penyogokan (money politics). Saat itu, dengan daerah pemilihan yang sangat luas, pengerahan massa saat kampanye seolah menjadi hal wajib dan kekerasan fisik dan simbolis pun terus melekat bersamanya. Hasilnya, Panwas pada Pemilu 1999 dan 2004, misalnya, mencatat bahwa pelanggaran terbanyak pada masa kampanye terjadi karena pengerahan dan pawai massa, pemasangan atribut parpol pada tempat yang tidak semestinya, perusakan atribut parpol lain. Panwas dalam laporannya juga menyatakan bahwa Panwas maupun aparat Kepolisian Negara RI memilih tidak menindak secara ketat karena dikhawatirkan justru menyebabkan kondisi semakin parah. Itu untuk pelanggaran pidana. Problem lain, kejelasan mekanisme standar penanganan pelanggaran administratif di KPU. Padahal tanpa ada mekanisme baku, selain akan menyulitkan penyelesaiannya, keputusan KPU pun bisa beragam, tidak standar bergantung pada penafsiran masing-masing. Tanpa tindakan yang menimbulkan efek jera, pelaksanaan pemilu ke depan tetap akan diwarnai oleh banyaknya pelanggaran. **

Hari Buruh

MAY Day lahir dari berbagai rentetan perjuangan kelas pekerja untuk meraih kendali ekonomi-politis hak-hak industrial. Perkembangan kapitalisme industri di awal abad 19 menandakan perubahan drastis ekonomi-politik, terutama di negara-negara kapitalis di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Pengetatan disiplin dan pengintensifan jam kerja, minimnya upah, dan buruknya kondisi kerja di tingkatan pabrik, melahirkan perlawanan dari kalangan kelas pekerja. Dalam sejarahnya, menurut kamus Wikipedia, pemogokan pertama kelas pekerja Amerika Serikat terjadi di tahun 1806 oleh pekerja Cordwainers. Pemogokan ini membawa para pengorganisasinya ke meja pengadilan dan juga mengangkat fakta bahwa kelas pekerja di era tersebut bekerja dari 19 sampai 20 jam seharinya. Sejak saat itu, perjuangan untuk menuntut direduksinya jam kerja menjadi agenda bersama kelas pekerja di Amerika Serikat. Dan, 1 Mei ditetapkan sebagai hari perjuangan kelas pekerja dunia pada Kongres 1886 oleh Federation of Organized Trades and Labor Unions. Selain memberikan momen tuntutan kerja delapan jam sehari, memberikan semangat baru perjuangan kelas pekerja yang mencapai titik masif di era tersebut. Tanggal 1 Mei dipilih karena pada 1884, Federation of Organized Trades and Labor Unions yang terinspirasi oleh kesuksesan aksi buruh di Kanada 1872 yang menuntut delapan jam kerja di Amerika Serikat dan diberlakukan mulai 1 Mei 1886. Dan 1 Mei kemudian ditetapkan sebagai hari libur tahunan di beberapa negara untuk merayakan keberhasilan ekonomi dan sosial para buruh. Tapi sejak masa pemerintahan Orde Baru, Hari Buruh tidak lagi diperingati di Indonesia. Dan sejak itu, 1 Mei bukan lagi merupakan hari libur untuk memperingati peranan buruh dalam masyarakat dan ekonomi. Ini disebabkan gerakan buruh dihubungkan dengan gerakan dan paham komunis yang sejak kejadian G30S pada 1965 ditabukan di Indonesia. Semasa Soeharto berkuasa, aksi untuk peringatan May Day masuk kategori aktivitas subversif, karena May Day selalu dikonotasikan dengan ideologi komunis. Konotasi ini jelas tidak pas, karena mayoritas negara-negara di dunia ini (yang sebagian besar menganut ideologi nonkomunis, bahkan juga yang menganut prinsip antikomunis), menetapkan tanggal 1 Mei sebagai Labour Day dan menjadikannya sebagai hari libur nasional. Setelah era Orde Baru berakhir, walaupun bukan hari libur, setiap tanggal 1 Mei kembali marak dirayakan oleh buruh di Indonesia dengan demonstrasi di berbagai kota. Demo buruh di berbagai kota terus dilakukan untuk lebih meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan para buruh. Bahkan tidak jarang demo tersebut berbuntut dengan tindakan anarkis. Kita berharap aksi buruh yang hari ini dilakukan benar-benar bisa didengar dan dipelajari oleh para pengambil keputusan di lembaga eksekutif maupun legislatif. Sehingga, ruang kesejahteraan bagi kaum buruh kita bisa terus meningkat dengan tetap menjaga kelangsungan perusahaan tempat mereka bekerja. Selamat Hari Buruh! **

UN SMP Bocor?

TERASA getir jika memang benar pelaksanaan ujian nasional (UN) tingkat SMP/MTs yang berlangsung pada Senin-Kamis (27-30/4), ternyata bocor. Sejumlah siswa SMP di Kota Bandung katanya mendapatkan jawaban atas naskah soal matematika yang akan diujikan sebelum pelaksanaan mata pelajaran (mapel) tersebut. Kita tidak tahu benar tidaknya kebocoran soal ujian tersebut karena masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian. Berbagai kemungkinan di jaman kiwari bisa terjadi. Teknologi printing yang berkembang pesat, sangat memungkinkan untuk melakukan copy paste naskah soal sampai mirip dengan mapel yang akan diujikan. Sehingga ketika siswa SMP melihat naskah soal tersebut dan ditawari membeli kunci jawabannya, mereka bisa saja terjebak oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan di tengah kegalauan para siswa menjelang UN. Untuk itu, wajar kalau Gubernur Jabar Ahmad Heryawan meminta agar pihak berwenang mengusut dugaan kebocoran UN tersebut. Pengusutan yang tuntas jelas sangat diperlukan untuk menemukan pola kerja pelaku dalam menyebarkan bocoran kunci jawaban --kalau memang benar-- untuk jadi bahan evaluasi penting dalam membenahi prosedur operasional standar (POS) UN, yang dikeluarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Ujian nasional, tentu bukan hanya menguji para siswa dalam mencerna pelajaran selama duduk di bangku sekolah. Namun juga bagaimana menguji tingkat kejujuran semua elemen yang terkait dengan dunia pendidikan. Kalau ternyata kebocoran itu terbukti dan polisi bisa menemukan cara kerja pelaku, terlebih dapat menangkap pelakunya, tentu sebuah pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan UN di tahun 2010. Sebagai klimaks proses pendidikan di sekolah, UN memang bagi kebanyakan orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, dianggap segalanya. Karena demikian pentingnya, segala cara dilakukan agar para siswa bisa mengisi semua naskah soal ujian dengan nilai sangat baik. Target seperti ini tidak jarang menjadi lahan bagi oknum-oknum tertentu untuk mencurangi kemurnian UN agar siswanya lulus dengan nilai terbaik. Melihat pengalaman UN 2006/2007 dan 2007/2008, tidak sedikit hasilnya yang menunjukkan "akrobat" tingkat kelulusan dan NEM siswa. Ada sekolah-sekolah yang sebelumnya standar kelulusan UN-nya biasa-biasa saja, tiba-tiba meroket dan mengalahkan sekolah-sekolah favorit. Ujung-ujungnya tentu para alumnus sekolah tersebut bisa dengan mudah diterima di SMA/SMK/MA yang dituju karena memiliki NEM yang fantastis. Kalau demikian, tentunya, selain mengusut pelaku kebocoran, kita pun patut merenungkan kembali sebuah sistem yang lebih baik dalam mengukur tingkat kesuksesan anak dalam belajar di sekolahnya. Dengan sistem UN yang berjalan seperti sekarang ini, orangtua siswa kerap berpikir, daripada capek-capek sekolah selama tiga tahun, mending belajar ngebut hanya menjelang UN saja. Akhirnya, siswa yang konsisten belajar selama tiga tahun, kalah mudah oleh siswa badung yang jarang masuk sekolah dan kerap bikin onar karena tiga bulan menjelang UN ia ngebut konsentrasi belajar. **

Antasari, Ah!

PENDEKAR yang paling depan dalam memberantas korupsi di Indonesia itu, Antasari Azhar, akhirnya mendekam di ruang tahanan Ditnarkoba Polda Metro Jaya. Antasari tidak ditempatkan di Rutan Ditreskrimum agar tak tercampur dengan tahanan KPK. Ketua KPK non-aktif itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait kasus pembunuhan Direktur PT PRB, Nasrudin Zulkarnaen. Ia dikenai pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Banyak spekulasi berkaitan dengan ditetapkannya status tersangka terhadap mantan jaksa tersebut. Karena berbeda dengan kasus-kasus lainnya, penetapan status tersangka terhadap Antasari begitu tiba-tiba, juga proses penahanannya. Antasari sekarang sepertinya seorang penjahat yang sangat berbahaya, sehingga penangguhan penahanan yang diajukan pengacaranya, Hotma Sitompul, juga tidak ditanggapi pihak Mabes. Spekulasi yang beredar antara lain menyebutkan keterkaitan kasus yang sekarang menimpa Antasari dengan statement terburu-buru yang disampaikan pihak Kejagung yang menetapkan Antasari sebagai tersangka. Pernyataan itu dianggap berlebihan karena tindak pidana yang ditudingkan terhadap Antasari wewenangnya ada di pihak kepolisian. Sehingga muncul dugaan adanya "balas dendam" dari lembaga yang pamornya sempat terpuruk oleh lembaga yang dipimpin Antasari saat membongkar kasus penyuapan Jaksa Untung. Adakah keterlibatan pemerintah dalam kasus tersebut? Pengacara eksekutor Petrus Balapattyona menyatakan, rapat-rapat untuk membunuh Nasrudin digelar di Mabes Polri. Para eksekutor yang menjadi klien Petrus mengaku saat menghubungi korlap eksekutor, Hendrikus, selalu menyatakan berada di Mabes Polri untuk tugas negara. Pengakuan pengacara Petrus tersebut langsung dibantah pihak Polda Metro Jaya. "Saya katakan itu tidak benar," ujar Kapolda Irjen Pol. Wahyono kepada wartawan, Senin (4/5) ketika ditanya apakah benar rapat-rapat perencanaan eksekusi itu dilakukan di Mabes Polri. Sementara alasan Polda Metro Jaya tidak menunggu waktu 1x24 jam untuk melakukan penahanan Antasari karena alat buktinya dinilai sudah cukup. "Karena alat bukti sudah cukup, 1x24 Jam itu 'kan batas waktu pemeriksaan," jelasnya. Apa saja buktinya? "Saksi, petunjuk, surat, pokoknya banyak deh," jawabnya. Kasus yang menimpa Antasari, sepintas terkesan begitu gegabah dilakukan orang yang memiliki reputasi demikian hebat. Namun Antasari juga manusia, ia memiliki kelebihan sekaligus dengan kekurangannya. Meski demikian, untuk pembelajaran kepada masyarakat, tentu sangat perlu pihak penegak hukum bisa membeberkan kasus ini secara lebih transparan. Karena dari kasus yang menimpa Antasari ini banyak pelajaran yang sangat berharga bagi masyarakat. Kalau ternyata pria yang pernah diidolakan banyak orang itu bersalah, tentu ada pelajaran yang sangat berharga bahwa semakin atas posisi seseorang, terpaan anginnya pun semakin kencang dan Antasari terjerembab karenanya. **

Lagi, tentang Dana BOS

PENGGUNAAN biaya operasional sekolah (BOS) sejak awal memang ditengarai rawan penyimpangan. Di Kab. Bandung, pencairan dana BOS sempat membuat beberapa pihak kewalahan untuk mengganti dana yang sudah dipotong untuk pembelian Buku Agenda Korpri. "Setelah melihat juklak dan juknisnya, memang tidak ada alokasi dana BOS untuk pembelian buku tersebut," ujar seorang kepala sekolah. Namun karena buku tersebut sudah telanjur diterima, akhirnya pihak sekolah terpaksa menggantinya dengan menggunakan dana yang lain. "Pokoknya tidak lagi menggunakan dana BOS," katanya. Indikasi terjadinya pelanggaran dalam penggunaan dana BOS juga dikemukakan salah seorang anggota Komisi D DPRD Kab. Bandung, H. Dadang Rusdiana. Kepada wartawan ia menyatakan, dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diketahui masih ada pelanggaran dalam penggunaan dana BOS tahun 2008. Perbedaan ini, kata Dadang, akibat adanya perbedaan pemahaman dalam juknisnya. Dadang menyatakan, yang diduga melakukan pelanggaran dalam penggunaan dana BOS tersebut adalah salah satu SMP di Kec. Nagreg sekitar Rp 70 juta. Namun, menurutnya, bukan hanya di Nagreg, di beberapa daerah lainnya juga masih ada yang salah dalam penggunaan dana BOS tersebut. Jenis penggunaan yang salah tersebut antara lain untuk perbaikan SDM guru. Padahal, kata Dadang, kalau gurunya sudah PNS, tidak perlu lagi menggunakan dana BOS kalau ada aktivitas tambahan seperti pelatihan atau kegiatan lainnya. Sulitnya, pihak sekolah tidak sedikit yang enggan memberikan transparansi dalam penggunaan dana BOS. Jangankan kepada komite sekolah, bahkan guru-guru di sekolahnya sendiri, di sejumlah sekolah banyak yang tidak tahu mengenai penggunaan dana BOS tersebut. Di beberapa sekolah, kepala sekolah kerap mengeluhkan kurangnya dana yang diperlukan untuk operasional sekolah, namun tidak memberikan laporan detail penggunaan dana BOS yang sudah diterimanya. Bagaimana bisa melakukan upaya mengatasi soal pendanaan sekolah kalau pihak sekolah saja tidak melakukan identifikasi permasalahan dana ini secara transparan. Sikap yang tidak terbuka ini --minimal terhadap guru-guru di sekolahnya-- tentu membuat para guru dan komite sekolah kurang mempedulikan persoalan yang sedang dihadapi. Karena, mereka akan berpikir masalah tersebut adalah masalah kepala sekolah. Terlebih tidak sedikit munculnya kecemburuan di kalangan guru dan komite sekolah yang melihat kepala sekolahnya begitu mudah mengeluarkan dana BOS untuk hal yang bukan asnaf-nya. Sementara guru sendiri tidak jarang kesulitan memenuhi kebutuhan standar dalam memperlancar kegiatan di sekolahnya. Kita berharap pendidik dan tenaga kependidikan menjadi orang-orang yang paling bisa memberikan contoh yang baik dalam menggunakan dana masyarakat yang berasal dari APBD maupun APBN. Karena, penghargaan masyarakat terhadap mereka akan sangat bergantung pada cara mereka dalam memegang amanah. **

Tol Soroja

AKSES yang lebih mudah dan cepat menuju ibu kota Kab. Bandung, Soreang sekarang ini sangat diperlukan. Hal ini kalau bisa diwujudkan, tentu akan membuka "keterasingan" ibu kota kabupaten tersebut. Fungsi dan peran Kota Soreang sebagai ibu kota Kab. Bandung memang terasa sangat penting saat terasa demikian sulitnya untuk mengakses kota tersebut. Dari Kota Bandung melalui Jln. Kopo, pengguna kendaraan harus rela terjebak dalam kemacetan panjang sejak dari pintu gerbang tol. Begitu juga kalau menggunakan akses Jln. Moch. Toha, kemacetan kerap terjadi di daerah Cisirung. Sementara kalau mengakses dari Jln. Buahbatu, kemacetan bisa terjadi di Jln. Terusan Buahbatu dan di Banjaran. Maka, seiring dengan perkembangan wilayah dan dinamika pertumbuhan masyarakat, Kab. Bandung memang makin membutuhkan berbagai prasarana pembangunan seperti akses jalan tol. Kota Bandung dan Soreang akan tumbuh dan berkembang secara signifikan sejalan dengan perkembangan ekonomi sosial masyarakat. Ruas jalan antara Bandung-Soreang pun volumenya semakin padat sehingga dibutuhkan sebuah jalan tol. Di bidang ini Kab. Bandung tengah mempersiapkan pembangunan jalan Tol Soreang-Pasirkoja (Soroja). Jalan Tol Soroja merupakan jalan tol yang menghubungkan antara Kota Bandung dengan Soreang, melewati Desa Kopo, Gajah Mekar, dan Cigondewah Kidul. Menurut data di Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP) Kab. Bandung, tahun 2009, panjang jalan tersebut 15 Km, yang bisa diakses kendaraan dengan kecepatan 80 km/jam. Jumlah lajur 2 x 3, dengan lebar 3,5 m, lebar bahu luar 2 m, lebar bahu dalam 0,5 m, lebar median 3 m, lebar damija 30 m mininum. Dan, rencananya di sepanjang jalan tersebut dibangun simpang susun sebanyak 3 buah. Tentunya karena demikian strategisnya keberadaan Tol Soroja untuk mengubah wajah ibu kota Kab. Bandung tersebut, Pemkab Bandung menargetkan pembebasan tanah untuk pembangunan Tol Soroja akan dilakukan tahun ini. Kadis Binamarga Kab. Bandung, Sofyan Sulaeman dalam rapat kerja dengan Komisi D DPRD Provinsi Jabar, Selasa (5/5) mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan musyawarah untuk menetapkan harga bersama masyarakat. Dijelaskan Sofyan, pembangunan jalan Tol Soroja tidak hanya menggunakaan anggaran dari APBD Kab. Bandung saja. Pemerintah pusat, Pemprov Jabar, dan Pemkot Bandung juga menganggarkan dana untuk pembangunan tol tersebut. Dari pemerintah pusat rencananya Rp 132 miliar, Pemprov Jabar Rp 65 miliar, Pemkab Bandung Rp 49 miliar, dan Pemkot Bandung Rp 18 miliar. Dana tersebut dikucurkan dalam tiga tahap, yaitu tahun 2009, 2010, dan 2011. Untuk tahun 2009, anggaran dari pusat sebesar Rp 10 miliar, pemprov Rp 30 miliar, pemkab Rp 21 miliar, dan pemkot Rp 6 miliar. Yang kita harapkan, mengingat jalan tersebut untuk kepentingan bersama, masyarakat bisa mendukung penuh. Terutama saat pengadaan lahan, jangan sampai terpengaruh oleh para spekulan. Kita harapkan, harga lahan tetap terkendali, agar jalan tersebut bisa terwujud secepatnya. **

Bansos

AKHIRNYA Satuan Tindak Pidana Korupsi (Sat Tipikor) Polda Jabar menetapkan 29 anggota DPRD Kab. Bandung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Tahun Anggaran 2005. Menurut Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Dade Achmad didampingi Kasat Tipikor, AKBP Sony Sonjaya kepada wartawan, Kamis (7/5), dari ke-29 anggota dewan tersebut, termasuk Ketua DPRD Kab. Bandung AY. Dade memaparkan, dari 29 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, rencananya pekan depan baru akan dilakukan pemanggilan terhadap 13 orang tersangka. Yakni AY, KS, YY, Sup, AU, JS, OF, GD, AA, AAS, LAS, AM, dan EW. "Selanjutnya kami telah mempersiapkan surat panggilan pemeriksaan terhadap 16 anggota dewan lainnya yang juga berstatus tersangka," ujar Dade. Sebelumnya, Polda Jabar juga sudah menetapkan status tersangka terhadap mantan Kabagsos Kab. Bandung berinisial DR dan mantan Asda II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Bandung, NP. Apa yang dilakukan Polda Jabar ini sepertinya melanjutkan "titipan" kasus Irjen Pol. Susno Duadji. Mantan Kapolda Jabar itu sebelumnya menyerahkannya kepada Irjen Pol Timur Pradopo. Selain masalah dana bansos di Kab. Bandung, Susno juga menitipkan dua kasus lainnya, yakni korupsi dana Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmara) DPRD Kab. Garut senilai Rp 15 miliar dan dugaan korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa serta tunjangan operasional di DPRD Kota Cirebon senilai Rp 4,983 miliar. Dalam penanganan dugaan korupsi Jasmara Kab. Garut TA 2007, Polda Jabar telah memeriksa 44 anggota dewan plus 35 saksi dari kalangan pemerintah desa dan masyarakat. Dana jasmara yang dicairkan sepanjang 2004-2007 mencapai Rp 73 miliar dari total Rp 103 miliar anggaran bansos. Sebagian besar dana ini diterima para anggota dewan untuk disalurkan ke masyarakat di daerah pemilihan mereka. Namun dana tersebut ternyata tidak disalurkan sesuai proposal yang dibuat para legislator mengatasnamakan beberapa desa. Tentunya, penanganan kasus dana bansos tersebut harus tuntas dilakukan karena masyarakat memberikan perhatian cukup besar. Misalnya puluhan orang yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kab. Bandung pernah melakukan aksi unjuk rasa di depan Polda Jabar, Senin, 22 Desember 2008, meminta keseriusan Polda Jabar dalam penyidikan kasus yang diduga melibatkan anggota DPRD Kab. Bandung itu. Penanganan kasus ini, yang tadinya dianggap lambat, akhirnya mulai mengerucut pada beberapa tersangka, seperti dijanjikan Kapolda sebelumnya, Irjen Pol. Susno Duadji bahwa kasus ini akan diusut tuntas. Kita berharap, apa yang dilakukan Polda Jabar bisa memberikan shock therapy agar bantuan sosial yang seharusnya sasarannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bisa benar-benar disalurkan kepada yang berhak. **

Lupus

KEMARIN, 10 Mei 2009, dunia memperingatinya sebagai Hari Lupus Sedunia. Penyakit lupus (systemic lupus erythemathosus/SLE) memang tak bisa dipandang sebelah mata. Walau belum banyak dikenal, tapi saat ini sudah ada lebih dari 5 juta penderita di berbagai belahan dunia dengan peningkatan 100.000 kasus baru setiap tahunnya. Hari Lupus Sedunia dideklarasikan di New York, 10 Mei 2004. Perayaan Hari Lupus Sedunia ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi para penderita lupus, meningkatkan penelitian mengenai penyebab sekaligus terapi Lupus yang aman serta efektif, meningkatkan wawasan mengenai diagnosis dan pengobatan lupus untuk para dokter, serta memperbaiki data penyebaran lupus secara global. Tahun ini menjadi Hari Lupus Sedunia yang kelima kalinya dan difokuskan pada peningkatan kesadaran dan diagnosis serta perawatan yang lebih baik. Kegiatan di seluruh dunia telah direncanakan. Hari Lupus Sedunia bertujuan untuk menyorot kebutuhan untuk diagnosis dan perawatan lupus yang semakin baik, meningkatkan pelayanan kesehatan pasien, meningkatkan penelitian baik pada penyebabnya maupun menyembuhkan lupus. Kini muncul kebutuhan akan penelitian epidemiologi berskala dunia untuk membuat kesadaran di dunia dan pemahaman lupus dengan lebih akurat. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan gejala lupus akan dapat menyelamatkan jiwa. Lupus adalah penyakit autoimun kronis yang dapat menyebabkan rasa sakit dan merusak satu atau lebih organ dalam tubuh, dan diderita jutaan orang di dunia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lupus bukan penyakit menular, apalagi infeksi dan obatnya belum tersedia. Meskipun gejala lupus dapat diobati dan dikendalikan dengan panduan medis, pada sebagian besar kasus, banyak orang yang mengalami komplikasi yang mengancam jiwa. Mengenali lebih dini, diagnosis, dan perawatan lupus dapat membantu memperlambat efek penyakit dan sangat mengurangi biaya intervensi medis kemudian. Lupus dapat mempengaruhi orang dengan berbagai cara sehingga menjadi sulit didiagnosis karena gejalanya muncul seperti penyakit umum lainnya. Lupus adalah penyakit sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan manusia normalnya melindungi tubuh dengan menghasilkan antibodi atau protein yang menempel dan menghancurkan zat asing seperti bakteri atau virus. Untuk alasan yang belum diketahui, penderita lupus menghasilkan antibodi yang menyerang sel-sel sehat tubuhnya sendiri yang kemudian mengakibatkan kerusakan jaringan, kegagalan organ ketidakmampuan atau kematian. Pembentukan protein ini dalam jaringan-jaringan dapat menyebabkan banyak gejala seperti radang, kekakuan, ruam-ruam kulit, nyeri tulang sendi atau otot dan keguguran. Kita berharap suatu saat nanti ditemukan obat yang dapat menyembuhkan penyakit ini. Sebab orang dengan lupus (odapus) harus terus mengonsumsi obat dalam waktu panjang untuk mengendalikan penyakit ini. **

Dana Jamsostek

DANA jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) peruntukannya memang untuk memberikan jaminan bagi para pekerja. Jaminan sosial, jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dll. Namun yang menarik, Senin (11/5), puluhan buruh/pekerja yang tergabung dalam serikat buruh (SB) dan serikat pekerja (SP) se-Bandung Raya mendatangi Kantor PT Jamsostek. Mereka bukan mempertanyakan jaminan sosial yang seharusnya mereka dapatkan, melainkan tidak menyetujui salah satu program Jamsostek dalam pelatihan penciptaan sejuta lapangan kerja di Subang, 20 April lalu. Edi, salah seorang perwakilan pekerja mengatakan, mereka kecewa terhadap sikap Jamsostek yang terkesan mendukung Pemprov Jabar. Sebelumnya, kata Edi, tidak pernah ada BUMN yang sampai menyumbang kepentingan pemerintah. Edi berharap masukan-masukan pada Jamsostek kali ini bisa diproses lebih lanjut. Kalau tidak, mereka mengancam akan meneruskannya ke Jamsostek pusat. "Kami tidak segan untuk bersama-sama mengajukan keberatan ke menara Jamsostek," ujarnya. Keberatan para pekerja, juga karena dalam pelatihan tersebut, pesertanya bukan teman-teman mereka yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Dan masalah itu semakin menjadi kecurigaan mereka karena PT Jamsostek selaku BUMN terkesan "membantu" Pemprov Jabar dalam program tersebut. Meski pihak PT Jamsostek sendiri tegas-tegas mengatakan bahwa program tersebut memang untuk para pekerja yang menjadi program PHK. Selisih pendapat antara para pekerja dan PT Jamsostek sempat agak memanas dan berlangsung alot. Pihak Jamsostek membantah mereka menggunakan dana Jamsostek untuk membantu program Pemprov Jabar. Sementara pihak buruh keukeuh kerja sama Jamsostek dan Pemprov Jabar dalam acara pelatihan penciptaan sejuta lapangan pekerjaan itu adalah bentuk penyelewengan dana Jamsostek. Kepala Kanwil PT Jamsostek Jabar-Banten, Suardi menjelaskan, sebelum pihaknya mengadakan pelatihan yang di Subang diselenggarakan pada 20 April tersebut, ia sudah mencoba menerapkan sistem yang sama di Semarang dan hasilnya, menurutnya, terbukti efektif. Pernyataan tersebut juga diiyakan oleh Basuki Siswanto selaku Wakakanwil Jamsostek Jabar-Banten. Menurutnya, PT Jamsostek bukan membantu pemerintah, melainkan membantu para korban PHK dan generasi muda siap kerja. Masalahnya barangkali, PT Jamsostek selaku perusahaan penjamin sosial bagi para pekerja bisa lebih melibatkan para pekerja yang tergabung di semua serikat buruh dan pekerja. PT Jamsostek adalah milik pekerja secara keseluruhan, sehingga ketika terkesan hanya buruh atau pekerja dari salah satu serikat buruh atau pekerja saja yang "diperhatikan", tentu hal ini bisa mengundang kecemburuan. **

Bosscha

PERBEDAAN pendapat soal pembangunan kawasan wisata terpadu antara PT BMP dengan Observatorium Bosscha, sudah terjadi sejak 2003. Masalah ini sempat mereda pada 2006 sampai 2007. Tetapi, akhir 2008 sampai sekarang konflik itu muncul lagi, seiring Pemkab Bandung Barat mulai memproses amdal proyek tersebut. Kepala Observatorium Bosscha, Taufik Hidayat menyebutkan, pembangunan di kawasan Lembang saat ini sudah melewati batas baku mutu atau sudah mencapai 60%. Hal itu, baik dari sisi air, udara, penghijauan maupun bangunan, kurang menguntungkan. Idealnya, pembangunan di kawasan Lembang tidak boleh dari 10% karena kawasan tersebut merupakan kawasan resapan air. Dampaknya, selain air semakin sulit didapat oleh masyarakat, pengamatan benda-benda langit di Observatorium Bosscha pun terganggu karena polusi cahaya dan udara di sekitar Lembang. Taufik menegaskan, Observatorium Bosscha tetap akan menolak pembangunan kawasan wisata terpadu oleh PT BMP. Hal ini sesuai dengan tidak diberikannya rekomendasi oleh Rektor ITB kepada Pemkab Bandung Barat tentang pembangunan kawasan wisata terpadu. Katanya, Observatorium Bosscha merupakan tempat penelitian, bukan tempat pariwisata. Karenanya mereka menolak tegas pembangunan kawasan wisata terpadu. Wajar kalau kemudian, tim penyelamat Bosscha mempertanyakan amdal (analisis dampak lingkungan) kawasan wisata terpadu "Puri Lembang Mas" di kawasan Observatorium Bosscha, yang terus diproses oleh Pemkab Bandung Barat. Tim Penyelamat Bosscha, Achmad Sarmidi didampingi Kepala Observatorium Bosscha, Taufik Hidayat dan ahli planologi ITB, Denny Zulkaidi di Sekretariat Forum Diskusi Wartawan Bandung (FDWB), Jln. Tamansari Bandung, Jumat lalu mengatakan Pemkab Bandung Barat seperti tidak mengindahkan surat penolakan dari Rektor ITB dan surat dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi yang ditandatangani Menristek Kusmayanto Kadiman. Untuk memproses amdal kawasan wisata terpadu tersebut, harus ada rekomendasi dari ITB. Dan yang menarik, meski ITB sudah tidak memberikan rekomendasi, tapi tetap diproses. Bagi masyarakat, hal ini tentu menjadi sebuah pertanyaan besar, apakah hal ini karena sekadar perbedaan persepsi antara ITB dan Pemkab Bandung Barat atau karena masalah finansial yang tidak adil. Atau karena memang Pemkab Bandung Barat yang terlalu melihat sisi keuntungan jangka pendek ketimbang melihat persoalan tersebut untuk kepentingan jangka panjang. Bagi Pemkab Bandung Barat, sektor wisata memang menjadi salah satu andalan untuk meningkatkan product domestic ratio brutto (PDRB) dan lokasi yang paling tepat dan diandalkan memang di kawasan Lembang tersebut. Kita berharap, dua kepentingan ini bisa mencapai titik temu kalau kedua belah pihak duduk satu meja dan membicarakan masalah ini secara menyeluruh. Kita berharap, masalah ini bisa diselesaikan dengan tetap berpegang pada falsafah kesundaan, "laukna beunang, caina herang". **

Siaga Flu Babi

MESKI virus flu babi atau H1N1 dianggap tidak terlalu berbahaya dibandingkan flu burung atau H5N1, namun menurut Direktur Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Cissi S. Prawira, pada Selasa (28/4) kepada wartawan, RSHS tetap siaga. Kesiagaan rumah sakit pemerintah tersebut ternyata sangat beralasan, karena pada Senin (11/5), seorang kopilot AirAsia, RES (39) terkena virus tersebut. Seusai mendaratkan pesawatnya, RES langsung dilarikan ke kamar isolasi di Ruang Flamboyan RSHS Bandung. Pihak RSHS tidak hanya menyediakan ruangan khusus untuk pasien yang terjangkit penyakit tersebut, tapi juga menyediakan obat untuk pasien flu babi bernama Oceltamiviel. Rumah sakit ini menyadiakan 2.900 pil Oceltamiviel yang cukup untuk 300 pasien. Tentunya kesiagaan yang dilakukan rumah sakit tersebut patut kita apresiasi karena saat isu wabah flu burung demikian menakutkan warga, rumah sakit ini dengan tanggap melayani setiap pasien yang datang. Begitu pula sekarang, di rumah sakit ini disediakan hotline yang khusus melayani masyarakat kalau menemukan indikasi adanya warga yang terkena virus tersebut. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), dalam rilisnya akhir bulan April, WHO kembali menaikkan level peringatan bahaya terhadap penyakit flu babi, dari level empat ke level lima. Artinya, virus itu telah menyebar dari manusia ke manusia, dan terjadi setidaknya di dua negara. Sedangkan level paling berbahaya adalah level enam, yaitu jika terjadi pandemi global. Penyakit flu babi memang terus meluas dan menelan korban jiwa. Di Meksiko, negara asal penyakit ini, korban tewas telah mencapai 159 jiwa. Sedangkan jumlah penderita nyaris menembus angka 2.500 orang. Padahal sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) menegaskan bahwa potensi penyebaran flu babi alias H1N1 di Tanah Air sangat kecil. Angka kematian akibat flu burung (H5N1) jauh lebih tinggi, yakni 80-90 persen, ketimbang flu babi (H1N1), yakni 6,4 persen. Namun, melihat virus tersebut telah sampai ke Kota Bandung, masyarakat harus tetap waspada karena virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Untuk mewaspadai munculnya penyakit tersebut di Indonesia, Departemen Kesehatan (Depkes) telah meminta pihak terkait untuk menghentikan impor daging babi. Selain itu, Depkes melakukan survailance pada sejumlah peternakan babi di Indonesia yang jumlahnya kini mencapai 9 juta ekor. Sementara bagi pendatang yang masuk ke Indonesia melalui bandara telah disiagakan thermo scanner. Thermo scanner adalah alat yang dapat mendeteksi suhu tubuh manusia yang bertemperatur tinggi. Jika suhu tubuh manusia yang diperiksa lebih dari 38 derajat Celsius, alat tersebut akan berbunyi. Jika ada yang dicurigai terinfeksi flu babi, akan diberi kartu bahaya kesehatan (health alert card) yang sudah disiapkan Depkes. Melihat Bandara Husein Sastranegara sudah didatangi virus tersebut, tampaknya pemerintah perlu mempertimbangkan untuk segera memasang thermo scanner di lokasi tersebut. Sehingga, deteksi awal bisa lebih diketahui, dan Kota Bandung terhindar dari wabah virus tersebut. **