SELESAI sudah penentuan susunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II periode 2009-2014. Banyak komentar pro dan kontra atas susunan pembantu presiden dan wakilnya itu setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumumkannya. Dan yang sangat santer adalah isu "terakomodasi"-nya kepentingan Amerika Serikat (AS) dan Barat ke dalam pemerintahan sekarang.
Terlepas dari itu, bagi kita yang di Bandung Raya khususnya dan Jawa Barat umumnya berharap, para pembantu presiden yang sudah legitimate itu bisa benar-benar memahami permasalahan yang ada dan bisa memberi sokongan penuh. Kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Armida Salsiah Alisyahbana, Menteri Perindustrian, Ir. Mohamad S. Hidayat, dan Menristek, Drs. Suharna Surapranata, M.T., yang pemberangkatannya dari Bandung bisa lebih memperhatikan berbagai permasalahan yang ada di Jawa Barat.
Masalah utama kita tentu yang menyangkut penekanan tingkat pengangguran yang mencapai 6 juta dengan membuka lapangan pekerjaan. Seperti sering dikemukakan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Jawa Barat sedang berusaha menumbuhkembangkan wirausahawan untuk membuka lapangan kerja baru. Ia sangat berharap, pada suatu saat jumlah wirausahawan di Jawa Barat bisa di atas 2% dari jumlah penduduk.
Tentunya, harapan tersebut harus dibantu pemerintah dalam hal kemudahan berinvestasi. Tidak sedikit, investor yang akan menginvestasikan uangnya di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat mengeluhkan tidak jelasnya prosedur perizinan. "Harganya tidak jelas dan terbitnya surat izin juga tidak jelas. Benar-benar gelap berinvestasi di Bandung," ungkap salah seorang investor saat sedang menguruskan sambungan listrik di PT PLN.
Selain itu, kita berharap, pemerintah pusat juga bisa mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendorong tumbuhnya wirausaha baru, mulai dari sektor industri mikro, kecil, dan menengah. Mereka harus diberi keleluasaan dan kemudahan berusaha karena para wirausahawan ini tidak hanya mendapatkan keuntungan untuk diri dan keluarganya, namun mereka juga sebagai misi pemerintah dalam menyerap pengangguran.
Selain itu, masalah lainnya tentu yang berkaitan dengan pendidikan, lingkungan hidup, infrastruktur, pelayanan birokrasi, dll. Dalam beragam masalah itu, pendidikan mesti lebih mendapat perhatian, terutama dalam transparansi anggaran, akuntabilitas, dan demokratisasi di lingkungan sekolah/kampus. Sudah menjadi rahasia umum, sekolah-sekolah kita menjadi sarang korupsi, tidak hanya dalam penggunaan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga yang berasal dari pusat (APBN). Kita berharap, pemerintah bisa lebih memberdayakan keberadaan Dewan Pendidikan dan komite-komite sekolah agar bisa menjalankan peran dan fungsinya sebagai lembaga yang memberikan pengawasan, mediasi, dukungan, dan pertimbangan. (Jumat, 23 Oktober 2009)**
Tidak ada komentar:
Posting Komentar