DI sebuah tikungan jalan di Desa Cibeureum, Kec. Kertasari, Kab. Bandung, ada bangunan SD tampak porak-poranda dan dibiarkan seperti sebuah monumen. Di seberang bangunan tersebut, sebuah rumah tak kalah rusaknya. Di sana-sini bangunan rumah tersebut diganjal kayu. Pintu depan rumah itu sulit dibuka, sehingga setiap tamu yang datang harus melalui pintu samping yang sama susah dibukanya. Itulah rumah kepala sekolah SD tersebut.
Bencana gempa sudah lebih satu bulan terjadi, namun upaya-upaya konkret dari pemerintah belum bisa dirasakan masyarakat. Pemerintah sepertinya tidak bisa menjadi pelindung masyarakatnya yang menderita, terlebih menghadapi musim hujan. Kondisi tersebut bila dibiarkan terus akan berujung pada merebaknya penyakit yang akan menyerang warga korban gempa. Hal yang sama dirasakan korban gempa lainnya di Pangalengan, Cimaung, Tasikmalaya, Cianjur, dan beberapa daerah lainnya
Janji yang diberikan pemerintah untuk rekonstruksi rumah-rumah korban gempa hingga sekarang belum juga cair. Sebagian masyarakat terpaksa meminjam ke sana kemari untuk melindungi anggota keluarganya bila musim hujan tiba. Beberapa bangunan tampak sudah direhab meski belum sepenuhnya.
Besaran dana bantuan untuk memperbaiki (rekonstruksi) rumah korban gempa yang mengalami kerusakan di Jabar, dipastikan tidak akan mencukupi. Dari dana bantuan pemerintah pusat sebesar Rp 250 miliar, yang dianggarkan untuk rekonstruksi bangunan hanya Rp 98 miliar.
Besaran dana itu hanya cukup untuk memperbaiki rumah yang rusak berat sebanyak 2.687 unit dari total 43.627 unit, dan rusak ringan 5.796 unit dari total 94.105 unit. Anggaran untuk membangun rumah rusak berat dan sedang tersebut jelas masih sangat kurang. Namun, sesuai prosedur dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dari anggaran Rp 250 miliar yang akan dikucurkan pada tahap pertama ini, Rp 98 miliar digunakan untuk pembangunan rumah, Rp 128 miliar untuk pengungsi, dan Rp 22 miliar untuk pendampingan (operasional, red). Demikian dikatakan Sekretaris Satkorlak Jabar, Ujuwalprana Sigit, Rabu (4/11).
Anggaran Rp 128 miliar yang akan digunakan untuk pengungsi adalah untuk pemberian beras 2 kg/kepala keluarga (KK)/hari, lauk-pauk Rp 15.000/jiwa, dan untuk family kits (sabun, detergen, dll.) Rp 20.000/bulan. Jatah untuk pengungsi ini akan diberikan selama dua bulan, November-Desember 2009. Estimasi 1 KK adalah 5 jiwa.
Anggaran rehab rumah rusak berat dan sedang ditangani dari APBD provinsi dan APBN. Sedangkan rumah rusak ringan anggarannya dari APBD kota/kabupaten. Anggaran provinsi Rp 250 miliar sudah berada di rekening kota/kabupaten penerima bantuan, tinggal menunggu proses pencairan.
Mengingat dana yang cair tersebut masih jauh di bawah kebutuhan, kita berharap penggunaannya bisa efektif dan efisien. Kita berharap masyarakat juga ikut mengawasi penyaluran dan penggunaan dana tersebut. Tentu kita tidak ingin dana yang tidak mencukupi tersebut disunat di sana-sini, sehingga masyarakat korban gempa semakin menderita. (Jumat, 06 November 2009) **
Tidak ada komentar:
Posting Komentar