BANJIR kembali menggenangi beberapa wilayah di Kota dan Kabupaten Bandung. Bahkan Minggu (3/1) petang, para pengendara yang habis berlibur banyak yang terjebak banjir yang menggenangi jalan Cicalengka-Majalaya. Genangan air di beberapa titik lebih dari setengah meter sehingga mengakibatkan sejumlah kendaraan mogok.
Ironisnya, kata beberapa warga di kawasan itu, tidak sedikit di antara mereka yang kaget oleh datangnya air tersebut. Karena di beberapa wilayah di Majalaya sendiri tidak terjadi hujan, kalaupun ada, tidak terlalu besar. Banjir yang menyergap daerah mereka merupakan banjir kiriman.
Di Kota Bandung pun demikian. Sedikitnya 6 rumah di Jln. Babakan Cikutra RT 01/RW 08 Kel. Neglasari, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Sabtu (2/1) sore roboh tergerus aliran Sungai Cidurian. Sedangkan puluhan rumah lainnya terancam mengalami hal serupa karena berada di atas kirmir sungai tersebut.
Masalahnya, penanganan banjir di Kota dan Kab. Bandung seperti tidak pernah tuntas. Di Kab. Bandung, Sungai Citarum yang menjadi sumber utama banjir hingga sekarang belum ditangani secara komprehensif. Kesannya saling menyalahkan antara masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah menuding sebagian masyarakat yang menjadi penyebab banjir akibat seringnya merusak kantung-kantung air di daerah-daerah resapan, sehingga terjadi erosi besar-besaran. Selain itu, alasan klasik, sebagian oknum masyarakat yang sering membuang sampah ke sungai sebagai penyebab terjadinya banjir.
Sementara masyarakat sendiri beranggapan pemerintah belum optimal dalam menangani penyebab banjir. Pengerukan Sungai Citarum yang dulu dirasakan warga korban banjir bisa mengurangi volume banjir, tiba-tiba dihentikan dengan alasan yang tidak jelas. Begitu pula penanggulan bantaran sungai, hanya dilakukan sebagian-sebagian, sehingga terkesan hanya "memindahkan" lokasi-lokasi banjir. Sementara usulan untuk memangkas sebagian Curug Jompong yang diindikasikan sebagai salah satu penyebab terhambatnya arus Sungai Citarum, setelah terjadi perdebatan, tidak ada kelanjutan yang jelas.
Kondisi semacam ini tentu memudarkan kepercayaan masyarakat korban banjir kepada pemerintah. Paling tidak dalam pandangan mereka, pemerintah tidak punya kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi warganya. Meski kita akui, tidak sedikit upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut. Namun masyarakat tetap melihat hasil kerja, bukan alasan yang disampaikan melalui orasi-orasi. Buktinya, banjir di Kp. Cieunteung, Kel./Kec. Baleeendah, Kab. Bandung kalau hanya mengandalkan pemerintah, entah sampai kapan akan dilakukan. Masyarakat bergerak, menggalang swadaya, dan akhirnya mampu melakukan penanggulan bantaran sungai.
Kita berharap, stimulus yang baik ini bisa segera direspons pemerintah dengan mengajukan plafon anggaran yang memadai untuk penanggulan bantaran sungai di kawasan itu, agar kokoh seperti di Kp. Parunghalang (sebelah barat Sungai Citarum). Kita berharap, warga di kawasan itu bebas banjir, jangan malah sebaliknya, bangun tidur, banjir lagi.(Senin, 04 Januari 2010) **
Tidak ada komentar:
Posting Komentar