| "CERAINYA" pasangan parpol yang dianggap cukup solid, Partai Demokrat dan Partai Golkar, diperkirakan akan berimbas ke tingkat lokal. Lobi-lobi di tingkat lokal tampaknya mulai dilakukan para caleg yang memastikan diri bakal lolos dan menduduki kursi di lembaga legislatif. Partai Demokrat seperti di set-up sebelumnya menjagokan incumbent Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai calon presiden (capres) dalam pemilihan presiden (pilpres) Juli mendatang. Sedangkan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar yang berlangsung di Kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta, Rabu (22/3), memutuskan mengusung ketua umumnya Jusuf Kalla (JK) untuk mencalonkan diri jadi presiden (capres). Kondisi tersebut memberikan ruang yang terbuka bagi terjadinya koalisi di tingkat pusat, yang sudah lama dirancang antara dua partai besar, Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun ganjalannya, kedua pimpinan parpol sama-sama direkomendasikan untuk menjadi capres. Sehingga kelihatannya, kalau koalisi ini akan dibangun, masih diperlukan negosiasi-negosiasi lagi untuk menentukan siapa yang mau mengalah menjadi cawapres. Namun yang menarik, cerainya Partai Demokrat dengan Partai Golkar di tingkat pusat sepertinya membuka ruang bagi pengurus parpol-parpol di tingkat lokal, baik provinsi maupun kabupaten. Partai Demokrat yang sedang di atas angin mempunyai ruang yang cukup leluasa untuk membangun koalisi dengan parpol-parpol lain. Hanya masalahnya, tidak sedikit kader parpol ini, yang akan duduk di bangku legislatif, masih mentah pengalaman. Sehingga tidak menutup kemungkinan meski Partai Demokrat mendominasi raihan kursi di lembaga legislatif, namun kadernya tidak bisa duduk dalam posisi-posisi strategis dalam kelembagaan dewan. Padahal parpol yang secara nasional merebut kursi paling banyak untuk semua tingkatan DPR ini, mulai DPRD kab./kota, provinsi, hingga pusat, memerlukan "pengamanan" kebijakan di tingkat lokal, agar program-program yang digulirkan pusat bisa diimplementasikan dengan baik di daerah. Tentu kawalan dari anggota dewan dari parpol tersebut sangat penting bagi lancarnya setiap program yang diluncurkan oleh pusat. Di sisi lain, parpol besar lainnya, seperti Golkar, PDIP, Partai Keadilan dan Sejahtera (PKS), dan parpol-parpol lainnya memiliki banyak kader muda yang memang sudah terasah di lapangan. Selain itu, dinamika kedua parpol besar ini menjadikan kader-kadernya cukup terlatih baik dalam melakukan lobi-lobi maupun dalam menjalankan serta mengamankan kebijakan parpolnya. Yang menarik kita perhatikan apakah fenomena retaknya Partai Demokrat dan Partai Golkar ini akan mendorong kristalisasi parpol-parpol nasional di tingkatan lokal, seperti menguatnya koalisi antara Golkar dan PDIP. Atau malah sebaliknya, kedua parpol besar tersebut, juga PKS, berebut pengaruh untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat yang memang sedang berada di atas angin. Kita lihat saja. ** |
Jumat, 24 April 2009
Imbas "Cerai" Demokrat dan Golkar
Kamis, 23 April 2009
Korupsi Berjemaah
| MANTAN Ketua DPRD Kota Bogor periode 1999-2004, H. Moch Sahid, Selasa (14/4), dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Paledang oleh kejaksaan negeri setempat. Sahid didakwa telah melakukan "korupsi berjemaah" APBD 2002 dengan total senilai Rp 8,3 miliar. Ia diganjar hukuman 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 3 bulan, dan uang pengganti Rp 183 juta. Potensi terjadinya korupsi seperti ini tentu bukan hanya di Kota Bogor. Di daerah-daerah lainnya pun demikian. Bahkan di Kab. Bandung, seluruh anggota DPRD sudah dipanggil Polda Jabar atas dugaan kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos). Mereka diperiksa November 2008 terkait kasus dugaan korupsi dana bansos tahun anggaran 2005/2006 bernilai puluhan miliar rupiah. Pemeriksaan kepada anggota dewan tersebut terkait dengan penganggaran dana bansos APBD Pemkab Bandung, pengajuan proposal dana bansos dari DPRD ke Pemkab Bandung, dan proses pencairan dana tersebut. Namun, sampai sekarang kasus tersebut seperti tenggelam dan tidak ada perkembangannya. Begitu pula di Subang, Kepala Bagian Sosial Pemkab Subang, H.E. Kusdinar kepada koran ini pernah mengatakan, dana bantuan yang berasal dari APBD murni tahun 2008 dengan total Rp 35 miliar itu sasarannya untuk berbagai kegiatan yang bersifat membantu masyarakat, seperti peningkatan ekonomi kerakyatan, pembangunan sarana ibadah, pembangunan sarana pendidikan, hingga pendirian lembaga perkreditan rakyat. Namun setelah dana tersalurkan, baru sebagian yang telah menyerahkan SPJ. Sebagian besar lagi malah tidak ada kabar beritanya. Selain dana sosial yang sangat rawan menimbulkan korupsi berjemaah, juga di antaranya dana yang digulirkan Depdiknas dalam bentuk block grant sebesar Rp 374,55 miliar secara nasional; Depag, dalam bentuk tunjangan fungsional guru sebesar Rp 62,12 miliar; guliran dana BOS KITA -dalam bentuk potongan-potongan jual dedet barang oleh oknum di instansi Disdik, dll. Korupsi, menurut catatan Ayip Rosidi, memang sudah dilakukan sejak Indonesia merdeka. Pada periode 1945-1950 dalam roman-roman Pramoedya Ananta Toer (a.l. Di Tepi Kali Bekasi) dan Mochtar Lubis (a.l. Maut dan Cinta), kita baca tentang orang-orang yang mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri ketika yang lain berjuang mempertaruhkan nyawa merebut kemerdekaan bangsa dan negara. Pada tahun 1950-an, korupsi tetap dilakukan orang. Pramoedya Ananta Toer pada tahun 1954 menulis roman Korupsi, yang mengisahkan PNS yang melakukan korupsi secara kecil-kecilan. Pada masa demokrasi terpimpin, korupsi kian marak, tetapi yang diseret ke pengadilan hampir tidak ada, atau kalau ada pun dibebaskan atau dijatuhi hukuman ringan saja, sehingga di kalangan rakyat lahir pemeo: maling ayam dihukum tiga bulan, tapi kalau maling duit negara jutaan, bebas. Pada waktu itu rakyat mengartikan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) menjadi, kasih uang habis perkara! Dan pada masa Orde Baru, Presiden Suharto sengaja memberi gaji yang kecil kepada PNS, tetapi menberikan kesempatan untuk korupsi melalui proyek-proyek yang disediakannya, supaya semua pegawai negeri dan jajarannya (termasuk tentara dan polisi), dapat melakukan korupsi. Pada masa reformasi, korupsi bukannya berkurang, melainkan merebak ke daerah-daerah. Dengan adanya undang-undang otonomi daerah, para pejabat daerah (eksekutif, legislatif, yudikatif termasuk polisi) merasa mendapat giliran untuk mempraktikkan ilmu korupsi berjemaah yang dicontohkan pemerintahan Orde Baru. ** |
Satpol dan PKL
| SATUAN Polisi Pamong Praja atau lebih dikenal Satpol PP, dulu Tibum, sejak dulu merupakan satuan yang paling menjadi momok bagi para pedagang kaki lima (PKL). Dulu bila satuan ini datang ke lokasi PKL, serentak mereka menghilang karena ketakutan. Namun entah karena zaman telah berubah atau wibawa Satpol PP sendiri yang mulai berkurang, sekarang ini keberadaannya tidak terlalu ditakuti para PKL. Bahkan mereka bisa mengajak "main petak umpet". Satpol PP datang, PKL menghilang, Satpol PP pergi PKL berdatangan lagi. Itulah fenomena yang terjadi di sekitar kawasan Alun-alun Bandung, yang konon katanya menjadi salah satu dari 7 titik pusat kota yang seharusnya bersih dari PKL. Keberadaan Satpol PP tidak hanya dilengkapi sarana yang cukup menunjang operasional mereka. Bahkan dikatakan anggota Panitia Anggaran (Pangar) Kota Bandung, Endrizal Nazar, dana penertiban dan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota yang diterima Satpol PP Kota Bandung sudah termasuk tinggi dan menyentuh angka miliaran. Tapi masih banyak PKL dan pekerja seks komersial (PSK) yang mangkal di tempat-tempat terlarang. Tahun 2008, Satpol PP meminta dana sebesar Rp 3,675 miliar. Sedangkan tahun 2009, mereka kembali meminta dana sebesar Rp 1,5 miliar. Dana tersebut di antaranya digunakan untuk biaya operasional. Meski anggota Satpol PP yang statusnya PNS itu sudah menerima gaji rutin, lanjut Endrizal, namun untuk setiap penertiban mereka memperoleh uang dinas. Kepala Satpol PP Kota Bandung, Ferdi Ligaswara mengatakan, dukungan dana yang besar lebih menunjang tugas mereka. Untuk meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan para PKL ini, pihaknya akan menempatkan 1 regu di 5 kecamatan yang masuk dalam kawasan tujuh titik. Kelima kecamatan itu antara lain Andir, Astanaanyar, Sumur Bandung, Regol, dan Bandung Wetan. Masing-masing regu yang di-BKO atau di bawah kendali operasi ke kecamatan itu akan melakukan tugas sesuai fungsinya masing-masing. Namun belajar dari pola penertiban PKL di Kec. Banjaran, Kab. Bandung, tampaknya bisa dipetik pelajaran, cara berkoordinasi yang baik dan komitmen yang sama di antara muspika setempat. Di tengah semrawutnya kota kecamatan tersebut, penertiban PKL di Banjaran dianggap cukup berhasil. Bahkan saat operasi penertiban, tidak hanya Satpol PP, namun bisa melibatkan aparat TNI, kepolisian, petugas Dishub serta Linmas. Sehingga PKL di kawasan tersebut benar-benar bisa ditertibkan. Kawasan semrawut lainnya, yaitu Kec. Dayeuhkolot. Namun sayang hingga saat ini, camat dan aparatnya mandul. Sehingga kawasan tersebut terkesan semrawut, terutama pada jam-jam puncak. Bahkan masjid megah di kawasan itu pun nyaris tak terlihat keindahan bagian bawahnya karena tertutup para PKL. Bagi Satpol PP, baik yang ada di pemkot/pemkab maupun kecamatan, kondisi tersebut tentunya harus menjadi target mereka untuk mengatasinya. Karena mereka dibayar antara lain untuk menegakkan perda mengenai kebersihan, ketertiban, dan keindahan (K3). Dan mudah saja bagi masyarakat untuk mengukur keandalan satuan ini, yaitu dengan hanya melihat kondisi pusat-pusat keramaian tersebut. ** |
Guru Bocorkan Jawaban UN?
| ||||
Minggu, 19 April 2009
UN Bukan Satu-Satunya Indikator Sukses Belajar
Oleh DRS. H. JUHANA, M.M.PD
KEBANYAKAN orang tua terlalu menghawatirkan anak-anaknya saat akan menghadapi Unjian Nasional (UN) yang untuk SMA/SMK dan MA akan berlangsung mulai Senin, 20 April 2009 ini. Tentu beragam sikap orang tua dalam mempersiapkan anaknya agar sukses dalam UN. Bahkan tidak sedikit yang melakukan berbagai upaya agar anak-anaknya sukses menembus UN. Dan, UN-pun seperti segalanya bagi siswa dan orang tua.
Dalam perbincangan saya dengan Kepala SMAN-1 Baleendah, Drs. H. Tjahra, M.M.Pd, Kepala UPTD SMA/SMK wilayah I Drs. H. Jamiat, M.Si., Kepala UPTD SMA/SMK wilayah II Drs. H. Sutisna Waryono, M.Pd., Kepala UPTD SMA/SMK wilayah III Drs. H. Koswara, M.M.Pd, dan Kepala Seksi Kurikulum Drs. Junjunan, M.Si, di lobby SMAN-1 Baleendah, Sabtu (19/4), saya mengingatkan bahwa ujian nasional itu bukanlah segalanya. Karena hasil dari sekolah, bukanlah hanya nilai yang bagus tapi bagaimana anak didik kita mempunyai akhlak yang mulia. Karena pendidikan pada dasarnya tidak hanya mengajarkan kecerdasan otak (Intelectual Quetion), namun juga harus memiliki kecerdasan emosi (Emosional Quetion) dan kecerdasan spiritual (Spiritual Quetion).
Untuk itu, hakekat pendidikan bukan hanya pada UN saja, bukan hanya mengukur knowledge, tapi kejujuran. UN adalah ujian untuk mengukur kejujuran semua pihak : para siswa, guru dan kepala sekolah. Semuanya diuji dalam UN ini. Karena memberitahu anak saat ujian sama dengan meracuni anak itu sendiri. Dalam aspek pedagogik, guru telah banyak mengetahui bagaimana pola belajar selama 3 tahun, model pembelajarannya, sarana belajarnya, kualitas tenaga pengajarnya dan aspek-aspek lainnya.
Begitu pula selama 3 tahun itu pula dipelajari hasil diagnostik kesulitan belajar siswa juga diagnostik kesulitan mengajar serta penelitian tindakan kelas (PTK). Selain itu, tentu ada juga try out (TO), untuk mengevaluasi hasil proses kegiatan belajar mengajar (KBM), sehingga sudah cukup instrumen untuk mengoptimalkan proses KBM tersebut.
Saya percaya, dengan pola ajar seperti ini, maka Ujian Nasional tidak perlu terlalu dirisaukan oleh para orang tua kalau selama tiga tahun anak-anaknya memang diposisikan sebagai pelajar yang tentunya terus belajar memahami setiap pelajaran yang disampaikan gurunya di sekolah. Ada sebuah paradigma yang harus di rubah dalam dunia pendidikan kita. Kalau dulu orang tua sering mengatakan, "Jang sakola ameh jaga hirup senang". Jadi kesannya pendidikan itu untuk masa yang akan datang, padahal pendidikan bukan untuk masa yang akan datang saja tapi untuk sekarang. Sami'na wa a'to'na.
Hasil proses belajar selama 3 tahun di SMA/SMK atau selama 9 tahun sejak di SD, mulai hari ini hingga 24 April (SMA) dan hingga 22 April (SMK) akan diuji. Di Kab. Bandung pada hari ini ada sebanyak 11.623 siswa SMA (SMAN 4.787 siswa, dan SMAS 6.836 siswa) dan 4.662 siswa (SMKN 848 siswa dan SMKS 3.814 siswa) serta 2.680 siswa MA mengikuti ujian.
Distribusi soal ujian ini dari penyelenggara UN tingkat kab./kota bersama perguruan tinggi negeri menyampaikan bahan UN ke satuan pendidikan penyelenggara UN. Distribusi dilakukan setiap pagi sebelum dilaksanakannya UN, disertai dengan berita acara serah terima bahan UN. Setiap proses serah terima dan pengiriman bahan UN ke penyelenggara UN tingkat kab./kota dan ke satuan pendidikan penyelengara UN dengan pengawalan dari aparat keamanan.
Pengumuman hasil UN dilakukan secara serentak di SMA/SML dan MA penyelenggara selambat-lanbatnya pada minggu kedua bulan Juni 2009. Peserta dinyatakan lulus jika memenuhi standar kelulusan nilai rata-rata minimal 5,5 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan nilai minimal 4 untuk paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya. Kab./kota dan atau satuan pendidikan dapat menentukan standar kelulusan UN lebih tinggi dari kriteria tersebut. Selamat ujian! (penulis, kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Kab. Bandung)**
KEBANYAKAN orang tua terlalu menghawatirkan anak-anaknya saat akan menghadapi Unjian Nasional (UN) yang untuk SMA/SMK dan MA akan berlangsung mulai Senin, 20 April 2009 ini. Tentu beragam sikap orang tua dalam mempersiapkan anaknya agar sukses dalam UN. Bahkan tidak sedikit yang melakukan berbagai upaya agar anak-anaknya sukses menembus UN. Dan, UN-pun seperti segalanya bagi siswa dan orang tua.
Dalam perbincangan saya dengan Kepala SMAN-1 Baleendah, Drs. H. Tjahra, M.M.Pd, Kepala UPTD SMA/SMK wilayah I Drs. H. Jamiat, M.Si., Kepala UPTD SMA/SMK wilayah II Drs. H. Sutisna Waryono, M.Pd., Kepala UPTD SMA/SMK wilayah III Drs. H. Koswara, M.M.Pd, dan Kepala Seksi Kurikulum Drs. Junjunan, M.Si, di lobby SMAN-1 Baleendah, Sabtu (19/4), saya mengingatkan bahwa ujian nasional itu bukanlah segalanya. Karena hasil dari sekolah, bukanlah hanya nilai yang bagus tapi bagaimana anak didik kita mempunyai akhlak yang mulia. Karena pendidikan pada dasarnya tidak hanya mengajarkan kecerdasan otak (Intelectual Quetion), namun juga harus memiliki kecerdasan emosi (Emosional Quetion) dan kecerdasan spiritual (Spiritual Quetion).
Untuk itu, hakekat pendidikan bukan hanya pada UN saja, bukan hanya mengukur knowledge, tapi kejujuran. UN adalah ujian untuk mengukur kejujuran semua pihak : para siswa, guru dan kepala sekolah. Semuanya diuji dalam UN ini. Karena memberitahu anak saat ujian sama dengan meracuni anak itu sendiri. Dalam aspek pedagogik, guru telah banyak mengetahui bagaimana pola belajar selama 3 tahun, model pembelajarannya, sarana belajarnya, kualitas tenaga pengajarnya dan aspek-aspek lainnya.
Begitu pula selama 3 tahun itu pula dipelajari hasil diagnostik kesulitan belajar siswa juga diagnostik kesulitan mengajar serta penelitian tindakan kelas (PTK). Selain itu, tentu ada juga try out (TO), untuk mengevaluasi hasil proses kegiatan belajar mengajar (KBM), sehingga sudah cukup instrumen untuk mengoptimalkan proses KBM tersebut.
Saya percaya, dengan pola ajar seperti ini, maka Ujian Nasional tidak perlu terlalu dirisaukan oleh para orang tua kalau selama tiga tahun anak-anaknya memang diposisikan sebagai pelajar yang tentunya terus belajar memahami setiap pelajaran yang disampaikan gurunya di sekolah. Ada sebuah paradigma yang harus di rubah dalam dunia pendidikan kita. Kalau dulu orang tua sering mengatakan, "Jang sakola ameh jaga hirup senang". Jadi kesannya pendidikan itu untuk masa yang akan datang, padahal pendidikan bukan untuk masa yang akan datang saja tapi untuk sekarang. Sami'na wa a'to'na.
Hasil proses belajar selama 3 tahun di SMA/SMK atau selama 9 tahun sejak di SD, mulai hari ini hingga 24 April (SMA) dan hingga 22 April (SMK) akan diuji. Di Kab. Bandung pada hari ini ada sebanyak 11.623 siswa SMA (SMAN 4.787 siswa, dan SMAS 6.836 siswa) dan 4.662 siswa (SMKN 848 siswa dan SMKS 3.814 siswa) serta 2.680 siswa MA mengikuti ujian.
Distribusi soal ujian ini dari penyelenggara UN tingkat kab./kota bersama perguruan tinggi negeri menyampaikan bahan UN ke satuan pendidikan penyelenggara UN. Distribusi dilakukan setiap pagi sebelum dilaksanakannya UN, disertai dengan berita acara serah terima bahan UN. Setiap proses serah terima dan pengiriman bahan UN ke penyelenggara UN tingkat kab./kota dan ke satuan pendidikan penyelengara UN dengan pengawalan dari aparat keamanan.
Pengumuman hasil UN dilakukan secara serentak di SMA/SML dan MA penyelenggara selambat-lanbatnya pada minggu kedua bulan Juni 2009. Peserta dinyatakan lulus jika memenuhi standar kelulusan nilai rata-rata minimal 5,5 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan nilai minimal 4 untuk paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya. Kab./kota dan atau satuan pendidikan dapat menentukan standar kelulusan UN lebih tinggi dari kriteria tersebut. Selamat ujian! (penulis, kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Kab. Bandung)**
Kamis, 16 April 2009
Hasil Raihan Suara Pemilu 2009 di Kab. Bandung dan Bupati Bandung 2010, Siapa?
Oleh AEP S. ABDULLAH
PASCAPEMILU 2009 yang paling menarik dibahas di Kab. Bandung adalah siapa yang akan menjadi Bupati Kab. Bandung pada Pemilihan Bupati (Pilbup) tahun 2010. Pertanyaan ini pantas dilontarkan karena Bupati Bandung H. Obar Sobarna, tahun depan akan habis masa jabatannya. Sejauh ini baru satu nama yang menyatakan diri siap untuk menjadi Bupati Bandung 2010 yakni ketua DPC PDIP Kab. Bandung - yang sekarang ini juga sebagai Plt. Ketua DPC PDIP Kab. Bandung Barat - yakni H. Yadi Srimulyadi. Yang lain belum nampak, atau lebih tepatnya masih remeng-remeng.
Yadi pantes mengungkapkan keinginannya itu karena ia sudah "wareg" menjadi Ketua DPRD Kab. Bandung, Anggota DPRD Jabar dan Wakil Bupati Kab. Bandung. Terlebih putrinya Nia Purnakania, S.H., M.Kn. yang menjadi Caleg untuk DPRD Jabar 2009-2014 hingga Kamis (15/4), menjadi caleg yang paling kenceng mengumpulkan suara dibandingkan dengan caleg-caleg lainnya dari Dapil Jabar 2 partai berlambang banteng bermulut putih tersebut. Nia, alumnus STHB dan Megister Kenotariatan Unpad itu diperkirakan akan menjadi caleg yang pertama lolos duduk di kursi DPRD Jabar.
Tinggalah Wabup yang berpenampilan agak cuek ini menjalani hidup lebih rileks. "Jelema mah geus aya garis hirup di Lauh Mahfudzna. Jadi kunaon kudu hariwang ngajalanan hirup kahareup, jalanan we, da geus waktuna mah nepi," ungkapnya saat berbincang di salah satu rumahnya di Komplek Batununggal yang dijadikan Posko Pemilu 2009 tersebut.
Kalau Yadi jadi maju, ia menimbang-nimbang kemungkinan berpasangan dengan kandidat dari partai golkar atau partai lainnya. Untuk Golkar, ada dua nama yang menurut Yadi siap bersanding dengannya yakni H. Rusna Kosasih dan H. Dadang Rusdiana. Kalau H. Dadang Nasser? "Ah, itu mah teu mungkin. Pokokna teu mungkinlah jeung Nasser mah," ungkapnya meyakinkan. Bener nich?
Namun tidak menutup kemungkinan PDIP berkoalisi dengan partai lain umpamanya dengan Partai Demokrat sebagai partai pemenang Pemilu 2009, meski ia kemudian menepis kemungkinan tersebut. "Tapi alus lamun jeung partai demokrat nu jadi lawanna mah. Keun we Haji Achmad senah nyalonkeun jadi bupatina, " ujarnya sambil tersenyum.
Sementara H. Achmad sendiri ketika disampaikan hal tersebut tersenyum pula. Bahkan ia menanyakan lokasi Posko PDIP yang ada di Komplek Batununggal tersebut. "Nu dimana nya Poskona teh. Pak Yadi sigana mah aya diditu wae nya, jarang ka kantor. Engke ka rumahna ah hayang ngobrol geus lila," ungkap mantan Kadisdik saat bertemu di Kantor Kecamatan Baleendah, Kamis (15/4).
Sedangkan dari hasil perhitungan sementara, hingga Kamis kemarin, Partai Demokrat di Kab. Bandung sudah "aman" mengantongi 9 kursi dan diperkirakan akan terus naik hingga 15 kursi. Selain H. Achmad yang sudah aman dengan raihan suara pribadinya sudah mencapai 11.000 lebih, juga Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Bandung H. Toto.
Sementara PDIP diperkirakan akan mengantongi 7-8 kursi, diantara nama-nama yang sudah dianggap "aman" yakni Edi Hidayat, (Sekretaris DPC PDIP Kab. Bandung), Tony (Div. Pembelaan Hukum DPC PDIP Kab. Bandung) dll. Sedangkan Partai pemenang Pemilu 2004 Partai Golkar diperkirakan anjlok menjadi 8-9 kursi saja. Diantara nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPRD Kab. Bandung dari parpol tersebut yakni Hj. Hadiani (Neneng-istri Kepala Bagian Umum Pemkab. Bandung H. Akhmad Johara), H. Firman B. Sumantri (Putra Mantan Bupati Bandung H. Lili Sumantri), H. Daud Gunawan, H. Dadang Supriatna, H. Sugianto (Sugih). Dari PKB satu kursi diperkirakan sudah masuk yakni putranya Alm. Ali Imron (Mantan Pimpinan Ponpes Baitul Arqom), Cep Didih. Untuk PKS, kemungkinan H. Totong Palgunadi kembali duduk di kursi dewan meski raihan suara di daerahnya sendiri jeblok.
Bagaimana formasi dan kinerja anggota DPRD Kab. Bandung periode 2009-2014? Tentu kita berharap komitmen Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memberantas korupsi dan lebih mendengar suara rakyat bisa benar-benar dimplementasikan oleh mereka-mereka yang telah dipercayakan oleh rakyat untuk mewakili aspirasinya. Mudah-mudahan, mereka tidak lupa pada janji-janji yang pernah diucapkannya. ***
PASCAPEMILU 2009 yang paling menarik dibahas di Kab. Bandung adalah siapa yang akan menjadi Bupati Kab. Bandung pada Pemilihan Bupati (Pilbup) tahun 2010. Pertanyaan ini pantas dilontarkan karena Bupati Bandung H. Obar Sobarna, tahun depan akan habis masa jabatannya. Sejauh ini baru satu nama yang menyatakan diri siap untuk menjadi Bupati Bandung 2010 yakni ketua DPC PDIP Kab. Bandung - yang sekarang ini juga sebagai Plt. Ketua DPC PDIP Kab. Bandung Barat - yakni H. Yadi Srimulyadi. Yang lain belum nampak, atau lebih tepatnya masih remeng-remeng.
Yadi pantes mengungkapkan keinginannya itu karena ia sudah "wareg" menjadi Ketua DPRD Kab. Bandung, Anggota DPRD Jabar dan Wakil Bupati Kab. Bandung. Terlebih putrinya Nia Purnakania, S.H., M.Kn. yang menjadi Caleg untuk DPRD Jabar 2009-2014 hingga Kamis (15/4), menjadi caleg yang paling kenceng mengumpulkan suara dibandingkan dengan caleg-caleg lainnya dari Dapil Jabar 2 partai berlambang banteng bermulut putih tersebut. Nia, alumnus STHB dan Megister Kenotariatan Unpad itu diperkirakan akan menjadi caleg yang pertama lolos duduk di kursi DPRD Jabar.
Tinggalah Wabup yang berpenampilan agak cuek ini menjalani hidup lebih rileks. "Jelema mah geus aya garis hirup di Lauh Mahfudzna. Jadi kunaon kudu hariwang ngajalanan hirup kahareup, jalanan we, da geus waktuna mah nepi," ungkapnya saat berbincang di salah satu rumahnya di Komplek Batununggal yang dijadikan Posko Pemilu 2009 tersebut.
Kalau Yadi jadi maju, ia menimbang-nimbang kemungkinan berpasangan dengan kandidat dari partai golkar atau partai lainnya. Untuk Golkar, ada dua nama yang menurut Yadi siap bersanding dengannya yakni H. Rusna Kosasih dan H. Dadang Rusdiana. Kalau H. Dadang Nasser? "Ah, itu mah teu mungkin. Pokokna teu mungkinlah jeung Nasser mah," ungkapnya meyakinkan. Bener nich?
Namun tidak menutup kemungkinan PDIP berkoalisi dengan partai lain umpamanya dengan Partai Demokrat sebagai partai pemenang Pemilu 2009, meski ia kemudian menepis kemungkinan tersebut. "Tapi alus lamun jeung partai demokrat nu jadi lawanna mah. Keun we Haji Achmad senah nyalonkeun jadi bupatina, " ujarnya sambil tersenyum.
Sementara H. Achmad sendiri ketika disampaikan hal tersebut tersenyum pula. Bahkan ia menanyakan lokasi Posko PDIP yang ada di Komplek Batununggal tersebut. "Nu dimana nya Poskona teh. Pak Yadi sigana mah aya diditu wae nya, jarang ka kantor. Engke ka rumahna ah hayang ngobrol geus lila," ungkap mantan Kadisdik saat bertemu di Kantor Kecamatan Baleendah, Kamis (15/4).
Sedangkan dari hasil perhitungan sementara, hingga Kamis kemarin, Partai Demokrat di Kab. Bandung sudah "aman" mengantongi 9 kursi dan diperkirakan akan terus naik hingga 15 kursi. Selain H. Achmad yang sudah aman dengan raihan suara pribadinya sudah mencapai 11.000 lebih, juga Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Bandung H. Toto.
Sementara PDIP diperkirakan akan mengantongi 7-8 kursi, diantara nama-nama yang sudah dianggap "aman" yakni Edi Hidayat, (Sekretaris DPC PDIP Kab. Bandung), Tony (Div. Pembelaan Hukum DPC PDIP Kab. Bandung) dll. Sedangkan Partai pemenang Pemilu 2004 Partai Golkar diperkirakan anjlok menjadi 8-9 kursi saja. Diantara nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPRD Kab. Bandung dari parpol tersebut yakni Hj. Hadiani (Neneng-istri Kepala Bagian Umum Pemkab. Bandung H. Akhmad Johara), H. Firman B. Sumantri (Putra Mantan Bupati Bandung H. Lili Sumantri), H. Daud Gunawan, H. Dadang Supriatna, H. Sugianto (Sugih). Dari PKB satu kursi diperkirakan sudah masuk yakni putranya Alm. Ali Imron (Mantan Pimpinan Ponpes Baitul Arqom), Cep Didih. Untuk PKS, kemungkinan H. Totong Palgunadi kembali duduk di kursi dewan meski raihan suara di daerahnya sendiri jeblok.
Bagaimana formasi dan kinerja anggota DPRD Kab. Bandung periode 2009-2014? Tentu kita berharap komitmen Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memberantas korupsi dan lebih mendengar suara rakyat bisa benar-benar dimplementasikan oleh mereka-mereka yang telah dipercayakan oleh rakyat untuk mewakili aspirasinya. Mudah-mudahan, mereka tidak lupa pada janji-janji yang pernah diucapkannya. ***
Rabu, 15 April 2009
Sebuah Teka-teki H. Achmad Ketua DPRD Kab. Bandung, dan Kadisbud H. Juhana atau H. Firman?
Oleh AEP S. ABDULLAH
DI SIANG yang terik ini, Kamis (15/4), saat saya akan melihat hasil raihan suara di Kec. Baleendah, bertemu dengan H. Achmad Saefudin, mantan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kab. Bandung. Sudah lama memang, sejak ia pensiun dari dinas tersebut, baru sekarang ketemu lagi. Wajahnya lebih segar ketimbang waktu ia menjadi Kadisdik. Terlebih, partai tempat ia mencalonkan diri sebagai calon legislator (caleg) pascapensiun menjadi partai yang menguasai suara mayoritas pemilih yakni Partai Demokrat.
Ia nampak rileks. Mengenakan kemeja warna abu senada dengan celana panjang yang dikenakannya. Sedangkan sepatunya yang warna coklat tampak mengkilat. Senyumnya terus mengembang kepada orang-orang yang menyapanya. Terlebih hampir setiap orang yang menyapa, selalu dibumbui dengan kata, "Pak Haji, pasti nich jadi ketua dewan, karena partainya sebagai peraih kursi terbanyak di dewan". Ia hanya tersenyum-senyum dan berujar, "Ah itu sih kebijakan partai. Yang jelas Partai Demokrat mah di Dapil 6 ini sudah mengantongi 2 kursi plus. Satu kursi untuk saya dan satu lagi untuk Toto (Pak Toto mantan "lurah" Kepala KCD waktu Haji Achmad sebagai Kadisdiknya)," ujarnya. Satu kursi lagi, kataHaji Achmad, masih menunggu hasil akhir perhitungan suara, karena di Dapil 6, hingga pukul 14.00 WIB, baru terhitung 80% suara.
Sambil menunggu perhitungan suara, Haji Achmad, menanyakan siapa kira-kira yang akan menjadi Kadisdik Kab. Bandung sekarang ini. Hingga kemarin, jabatan kepala Dikbud - nama disdik sekarang - masih di jabat oleh Plt. H. Juhana. Ia mengatakan lebih cocok Kadikbud dijabat oleh pejabat internal jangan ngambil pejabat dari luar. Katanya, Dikbud waktu dijabat oleh orang diluar dinas saja H. Wahdan P., sudah banyak masalah yang muncul karena kurangnya penguasaan masalah kependidikan, apalagi kalau pejabat dari luar. Ia lebih berharap, dua kandidat Kadikbud dari internal dinas tersebut, H. Juhana dan H. Agus Firman (Kepala Bidang SMP Dikbud Kab. Bandung), bisa bersama-sama, saling bahu-membahu, sehingga siapapun yang menjadi Kadikbud nanti, kedua penjabat tetap menduduki jabatan penting di instansi yang pernah dinakhodainya itu.
"Padahal mah, Agus jeung Juhana tong sampai hayang paheula-heula jadi Kadisdik. Keun saha we nu jadi Kadisdik na mah diantara nu dua eta, nu penting duanana tetep kudu kerjasama," ungkapnya.
Menurutnya, kedua pejabat tersebut paling tahu masalah pendidikan di Kab. Bandung dan paling tahu juga harus diapakan. Yang penting, katanya, kalau suasananya pada bener, maka dinas tersebut akan terbawa bener. Sebaliknya kalau suasana lingkungannya tidak bener, dinas tersebut. "Disdikmah lamun diajak bener bisa leuwih bener, tapi sabalikna lamun diajak teu bener bisa leuwih teu bener," ujarnya sambil menghisap dalam-dalam rokok filter kegemarannya Sampoerna Mild.
Tapi, tukasnya, sesuai dengan platform partai yang akan benar-benar memberantas korupsi, ia berjanji, akan benar-benar konsisten menjalankan misi partainya itu. "Sok ke tingali we ka hareup, saya mah bakal leuwih bener-bener ngembangkeun pendidikan. Dina sesa hirup teh geus euweuh deui nu dipikahayang salian hayang ngawangun kahirupan nu leuwih alus keur masyarakat," tandasnya.
Bener nich Ji. Yu ah kita saksikan sama-sama tekad Kang Haji Achmad upami anjeuna leres-leres tos calik di Gedung DPRD Kab. Bandung, komo deui upami anjeuna janten ketua dewan, wios rada gampang nagihna...hehehe***
DI SIANG yang terik ini, Kamis (15/4), saat saya akan melihat hasil raihan suara di Kec. Baleendah, bertemu dengan H. Achmad Saefudin, mantan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kab. Bandung. Sudah lama memang, sejak ia pensiun dari dinas tersebut, baru sekarang ketemu lagi. Wajahnya lebih segar ketimbang waktu ia menjadi Kadisdik. Terlebih, partai tempat ia mencalonkan diri sebagai calon legislator (caleg) pascapensiun menjadi partai yang menguasai suara mayoritas pemilih yakni Partai Demokrat.
Ia nampak rileks. Mengenakan kemeja warna abu senada dengan celana panjang yang dikenakannya. Sedangkan sepatunya yang warna coklat tampak mengkilat. Senyumnya terus mengembang kepada orang-orang yang menyapanya. Terlebih hampir setiap orang yang menyapa, selalu dibumbui dengan kata, "Pak Haji, pasti nich jadi ketua dewan, karena partainya sebagai peraih kursi terbanyak di dewan". Ia hanya tersenyum-senyum dan berujar, "Ah itu sih kebijakan partai. Yang jelas Partai Demokrat mah di Dapil 6 ini sudah mengantongi 2 kursi plus. Satu kursi untuk saya dan satu lagi untuk Toto (Pak Toto mantan "lurah" Kepala KCD waktu Haji Achmad sebagai Kadisdiknya)," ujarnya. Satu kursi lagi, kataHaji Achmad, masih menunggu hasil akhir perhitungan suara, karena di Dapil 6, hingga pukul 14.00 WIB, baru terhitung 80% suara.
Sambil menunggu perhitungan suara, Haji Achmad, menanyakan siapa kira-kira yang akan menjadi Kadisdik Kab. Bandung sekarang ini. Hingga kemarin, jabatan kepala Dikbud - nama disdik sekarang - masih di jabat oleh Plt. H. Juhana. Ia mengatakan lebih cocok Kadikbud dijabat oleh pejabat internal jangan ngambil pejabat dari luar. Katanya, Dikbud waktu dijabat oleh orang diluar dinas saja H. Wahdan P., sudah banyak masalah yang muncul karena kurangnya penguasaan masalah kependidikan, apalagi kalau pejabat dari luar. Ia lebih berharap, dua kandidat Kadikbud dari internal dinas tersebut, H. Juhana dan H. Agus Firman (Kepala Bidang SMP Dikbud Kab. Bandung), bisa bersama-sama, saling bahu-membahu, sehingga siapapun yang menjadi Kadikbud nanti, kedua penjabat tetap menduduki jabatan penting di instansi yang pernah dinakhodainya itu.
"Padahal mah, Agus jeung Juhana tong sampai hayang paheula-heula jadi Kadisdik. Keun saha we nu jadi Kadisdik na mah diantara nu dua eta, nu penting duanana tetep kudu kerjasama," ungkapnya.
Menurutnya, kedua pejabat tersebut paling tahu masalah pendidikan di Kab. Bandung dan paling tahu juga harus diapakan. Yang penting, katanya, kalau suasananya pada bener, maka dinas tersebut akan terbawa bener. Sebaliknya kalau suasana lingkungannya tidak bener, dinas tersebut. "Disdikmah lamun diajak bener bisa leuwih bener, tapi sabalikna lamun diajak teu bener bisa leuwih teu bener," ujarnya sambil menghisap dalam-dalam rokok filter kegemarannya Sampoerna Mild.
Tapi, tukasnya, sesuai dengan platform partai yang akan benar-benar memberantas korupsi, ia berjanji, akan benar-benar konsisten menjalankan misi partainya itu. "Sok ke tingali we ka hareup, saya mah bakal leuwih bener-bener ngembangkeun pendidikan. Dina sesa hirup teh geus euweuh deui nu dipikahayang salian hayang ngawangun kahirupan nu leuwih alus keur masyarakat," tandasnya.
Bener nich Ji. Yu ah kita saksikan sama-sama tekad Kang Haji Achmad upami anjeuna leres-leres tos calik di Gedung DPRD Kab. Bandung, komo deui upami anjeuna janten ketua dewan, wios rada gampang nagihna...hehehe***
Minggu, 12 April 2009
Diskusi "Merumuskan Visi dan Misi Kab. Bandung Barat 2025" di Ruang Rapat Redaksi HU. Galamedia Visi "Cermat", Kado Hari Jadi KBB
KABUPATEN Bandung Barat (KBB), Rabu (7/1) ini memperingati hari jadinya. Hari jadi KBB sendiri harusnya diperingati pada 2 Januari lalu, namun karena bertepatan dengan hari libur, jadi baru diperingati hari ini. Sebagai kabupaten baru, bagaimana seharusnya Pemkab Bandung Barat men-drive pemerintahannya ke depan? HU Galamedia bekerja sama dengan Lemlit/Puslit KP2W Unpad dan Pemkab Bandung Barat, Selasa (6/1) mengadakan diskusi "Merumuskan Visi dan Misi Kab. Bandung Barat 2025" dengan pembicara dari Unpad, Dr. Dede Mariana (ahli kebijakan publik), Dr. Tjipto Atmoko (ahli sosbud), Budi Gunawan, Ph.D., M.A., dan Rendra Permana, S.H. (peneliti dari Pusat Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan/PPSDAL). Diskusi yang bertempat di Aula Redaksi HU Galamedia, Jln. Blk. Factory Bandung dan dibuka Direktur PT Galamedia Bandung Perkasa (GBP) H.M. Ridlo 'Eisy itu dihadiri pula beberapa pejabat dari Pemkab Bandung Barat. Antara lain Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bambang Subagio dan Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Agus Maolana. Hasil diskusi tersebut dituangkan dalam tiga tulisan yang ditulis Dicky Mawardi dan Rinny Rosliani di bawah arahan Asisten Redaktur Aep S. Abdullah. Berikut tulisannya.
KEBIJAKAN dan program pembangunan KBB dalam waktu 20 tahun ke depan harus lebih difokuskan pada pengelolaan potensi lokal yang dimiliki, yakni sektor pertanian, industri kecil dan menengah, sektor perdagangan serta jasa, terutama jasa pariwisata. Keseluruhan potensi lokal tersebut saling berkaitan untuk menopang agrobisnis sebagai core business KBB.Menurut Dr. Dede Mariana, Pemkab Bandung Barat perlu merumuskan arah pembangunan wilayah tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) KBB 2005-2025. Menurutnya, RPJPD penting untuk mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi dengan sangat perlahan, namun dalam jangka panjang efeknya sangat besar, seperti demografi, sumber alam, ekonomi, dan lainnya. "Perubahan ini tidak terdeteksi kalau periode analisisnya hanya lima tahun, sehingga sangat diperlukan outlook-nya 20 tahun. Karena itu, semua perubahan ini perlu diantisipasi dan dituangkan dalam jangka panjang," ujar Dede. Secara geografis, kabupaten yang sudah berusia 2 tahun itu, memiliki luas wilayah 1.305,67 km2 yang terbagi dalam 15 kecamatan dan 165 desa. Jumlah penduduknya kini mencapai 1.493.238 juta jiwa. Berdasarkan data BPS pada 2007, capaian indeks pembangunan manusia (IPM)-nya, yaitu 70,01 merupakan yang terendah di Jabar. Menurutnya, strategi pencapaian RPJPD tersebut hanya bisa diwujudkan apabila ada komitmen politik pimpinan daerah dan seluruh masyarakat, untuk mengembangkan potensi agrobisnis serta meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi daerah, dalam rangka mendukung prioritas pembangunan.Dalam pandangan Dede, KBB setidaknya memiliki empat modal dasar yang kuat. Yakni kedudukan KBB yang strategis, berada dekat dengan ibu kota Provinsi Jawa Barat dan menjadi jalur perlintasan menuju daerah lain di Jabar. Kemudian memiliki sumber daya alam dan sumber energi potensial yang memberikan nilai tambah. Juga sumber daya pariwisata yang cukup memadai, juga karateristik masyarakatnya yang religius, harmonis, bersikap terbuka, dan memiliki kemampuan untuk mengakses informasi dengan mudah. "Dan, untuk meningkatkan dan mengoptimalkan potensi daerah, harus terjalin kemitraan antara pengusaha besar dengan industri kecil dan menengah. Serta meningkatkan kapasitas investasi di daerah dan menjalin kerja sama antardaerah," katanya.Untuk strategi ekonomi, yang paling tepat diterapkan, Kodrat Wibowo, Ph.D. menambahkan, dengan mengembangkan ekonomi produktif dan berperikeadilan. Maksudnya, sistem perekonomian yang berdaya saing dan menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai."Arah pembangunan tersebut hanya bisa diwujudkan jika didukung pemerintahan yang baik, memelihara kondisi sumber daya alam dan lingkungan, meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, kreatif, dan sehat, meningkatkan perekonomian masyarakat yang berkeadilan dan mengintegrasikan kearifan nilai-nilai agama dan budaya dalam pembangunan," ujarnya. Visi dan misiUntuk pencapaian RPJP tersebut, Lemlit merekomendasikan visi "Cermat" yakni cerdas, maju, agamis, dan sehat. Cerdas artinya sumber daya aparatur dan masyarakat harus memiki integritas, berpendidikan, berakhlak mulia, dan berdaya saing. Kemudian maju, seluruh komponen warga KBB harus memiliki spirit, komitmen, dan tindakan untuk maju. Agamis, nilai-nilai keberagamaan menjadi landasan bagi kata kebersamaan. Sedangkan sehat, seluruh komponen warga dan lingkungan hidup di KBB berada dalam kondisi terawat, bersih, aman, dan nyaman.Sementara untuk misi, Lemlit merekomendasikan lima poin. Pertama, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kedua, memelihara kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kemudian meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, kreatif, dan sehat. Lalu mengintegrasikan kearifan nilai-nilai agama dan budaya dalam pembangunan.Pemaparan yang disampaikan Lemlit Unpad, ternyata mendapat apresiasi dari unsur aparatur pemerintahan KBB. Bahkan Kepala Bappeda, Bambang Subagio meminta agar misi KBB dipublikasikan kepada umum agar mendapat sumbang saran dari elemen masyarakat. **
KEBIJAKAN dan program pembangunan KBB dalam waktu 20 tahun ke depan harus lebih difokuskan pada pengelolaan potensi lokal yang dimiliki, yakni sektor pertanian, industri kecil dan menengah, sektor perdagangan serta jasa, terutama jasa pariwisata. Keseluruhan potensi lokal tersebut saling berkaitan untuk menopang agrobisnis sebagai core business KBB.Menurut Dr. Dede Mariana, Pemkab Bandung Barat perlu merumuskan arah pembangunan wilayah tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) KBB 2005-2025. Menurutnya, RPJPD penting untuk mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi dengan sangat perlahan, namun dalam jangka panjang efeknya sangat besar, seperti demografi, sumber alam, ekonomi, dan lainnya. "Perubahan ini tidak terdeteksi kalau periode analisisnya hanya lima tahun, sehingga sangat diperlukan outlook-nya 20 tahun. Karena itu, semua perubahan ini perlu diantisipasi dan dituangkan dalam jangka panjang," ujar Dede. Secara geografis, kabupaten yang sudah berusia 2 tahun itu, memiliki luas wilayah 1.305,67 km2 yang terbagi dalam 15 kecamatan dan 165 desa. Jumlah penduduknya kini mencapai 1.493.238 juta jiwa. Berdasarkan data BPS pada 2007, capaian indeks pembangunan manusia (IPM)-nya, yaitu 70,01 merupakan yang terendah di Jabar. Menurutnya, strategi pencapaian RPJPD tersebut hanya bisa diwujudkan apabila ada komitmen politik pimpinan daerah dan seluruh masyarakat, untuk mengembangkan potensi agrobisnis serta meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi daerah, dalam rangka mendukung prioritas pembangunan.Dalam pandangan Dede, KBB setidaknya memiliki empat modal dasar yang kuat. Yakni kedudukan KBB yang strategis, berada dekat dengan ibu kota Provinsi Jawa Barat dan menjadi jalur perlintasan menuju daerah lain di Jabar. Kemudian memiliki sumber daya alam dan sumber energi potensial yang memberikan nilai tambah. Juga sumber daya pariwisata yang cukup memadai, juga karateristik masyarakatnya yang religius, harmonis, bersikap terbuka, dan memiliki kemampuan untuk mengakses informasi dengan mudah. "Dan, untuk meningkatkan dan mengoptimalkan potensi daerah, harus terjalin kemitraan antara pengusaha besar dengan industri kecil dan menengah. Serta meningkatkan kapasitas investasi di daerah dan menjalin kerja sama antardaerah," katanya.Untuk strategi ekonomi, yang paling tepat diterapkan, Kodrat Wibowo, Ph.D. menambahkan, dengan mengembangkan ekonomi produktif dan berperikeadilan. Maksudnya, sistem perekonomian yang berdaya saing dan menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai."Arah pembangunan tersebut hanya bisa diwujudkan jika didukung pemerintahan yang baik, memelihara kondisi sumber daya alam dan lingkungan, meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, kreatif, dan sehat, meningkatkan perekonomian masyarakat yang berkeadilan dan mengintegrasikan kearifan nilai-nilai agama dan budaya dalam pembangunan," ujarnya. Visi dan misiUntuk pencapaian RPJP tersebut, Lemlit merekomendasikan visi "Cermat" yakni cerdas, maju, agamis, dan sehat. Cerdas artinya sumber daya aparatur dan masyarakat harus memiki integritas, berpendidikan, berakhlak mulia, dan berdaya saing. Kemudian maju, seluruh komponen warga KBB harus memiliki spirit, komitmen, dan tindakan untuk maju. Agamis, nilai-nilai keberagamaan menjadi landasan bagi kata kebersamaan. Sedangkan sehat, seluruh komponen warga dan lingkungan hidup di KBB berada dalam kondisi terawat, bersih, aman, dan nyaman.Sementara untuk misi, Lemlit merekomendasikan lima poin. Pertama, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kedua, memelihara kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kemudian meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, kreatif, dan sehat. Lalu mengintegrasikan kearifan nilai-nilai agama dan budaya dalam pembangunan.Pemaparan yang disampaikan Lemlit Unpad, ternyata mendapat apresiasi dari unsur aparatur pemerintahan KBB. Bahkan Kepala Bappeda, Bambang Subagio meminta agar misi KBB dipublikasikan kepada umum agar mendapat sumbang saran dari elemen masyarakat. **
Menggugah Jati Diri Orang Sunda
Oleh Aep S. Abdullah
NILAI-NILAI budaya Sunda harus menjadi jati diri masyarakat Kabupaten Bandung. Namun, jati diri orang Sunda ini pun harus tetap menghargai pluralitas dalam kehidupan masyarakat. Tak hanya menjadi jati diri, tiga nilai budaya seperti mandiri, damai, dan adil pun bisa dijadikan tujuan pendidikan nasional.
Hal tersebut terungkap dalam seminar nasional "Meningkatkan Budaya Melalui Pendidikan Bermutu dan Terjangkau" di Gd. Dewi Sartika Kompleks Pemkab Bandung, Jalan Raya Soreang, Selasa (3/2).
Dalam acara yang dipandu Asisten Redaktur Opini dan Pendidikan HU Galamedia, Aep S. Abdullah itu, hadir sebagai pembicara Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan Ketua Dewan Pendidikan Kab. Bandung, Prof. Dr. H. Engkoswara, Kasi Sarana BSNP dan konsultan Bank Dunia, Dr. H. Dani Meriawan, M.Pd., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bandung, Drs. H. Juhana, M.Ed., dan Ketua Dewan Pendidikan Jabar, Drs. H. Uu Rukmana.
Dalam sambutan bupati yang dibacakan Asisten Administrasi, Drs. H. Djamu Kertabudi, M.Si., kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai budaya merupakan sasaran dari program pembangunan di Kab. Bandung. Karena itu, pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam peningkatan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai budaya Sunda. "Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis, baik dalam konteks Indonesia sebagai sebuah bangsa maupun dalam konteks Kab. Bandung sebagai daerah otonom," tuturnya.
Tiga nilai budaya
Sementara itu dalam paparannya, Prof. Dr. H. Engkoswara, M.Ed. mengatakan, untuk terselenggaranya pendidikan yang baik, tiga nilai budaya Sunda bisa dijadikan landasan untuk berpijak. Ketiga nilai tersebut adalah cageur, bageur, dan bener (moral), pinter, singer, maher (logika), dan moher (estetika). "Lamun urang Sunda geus ngajalankeun tilu nilai budaya ieu, hirupna bisa leuwih mandiri," ungkapnya.
Dalam undang-undang (UU) sistem pendidikan nasional sendiri, katanya, nilai mandiri sudah masuk dalam tujuan. Namun sayangnya, meski dituturkan panjang lebar, nilai damai dan adil belum menjadi tujuan pendidikan nasional.
"Untuk mengisi tujuan pendidikan nasional sebagai arah pedoman pendidikan di Indonesia, maka ada baiknya makna tujuan pendidikan nasional disesuaikan dalam tujuan kehidupan yang meliputi damai, mandiri, dan adil," ujar Engkoswara.
Untuk itu, katanya, sebaiknya nilai damai dan adil ini dimasukkan dalam tujuan pendidikan nasional. Sehingga, alangkah baiknya tujuan pendidikan ini dirumuskan kembali berdasarkan budaya Pancasila dan UUD 1945 yang mencakup tiga nilai dasar, yaitu damai, mandiri, dan adil.
"BNSP (Badan Nasional Standar Pendidikan) sebaiknya mengambil prakarsa untuk mengangkat trilogi kompetisi kehidupan ini agar bisa diacu peserta didik dan pendidik. Dalam jabatan profesional, guru dan dosen serta tenaga kependidikan harus memiliki tiga kompetensi dasar ini, yakni damai, mandiri, dan adil. Atau dengan kata lain etika, logika, dan estetika," kata Engkoswara.**
NILAI-NILAI budaya Sunda harus menjadi jati diri masyarakat Kabupaten Bandung. Namun, jati diri orang Sunda ini pun harus tetap menghargai pluralitas dalam kehidupan masyarakat. Tak hanya menjadi jati diri, tiga nilai budaya seperti mandiri, damai, dan adil pun bisa dijadikan tujuan pendidikan nasional.
Hal tersebut terungkap dalam seminar nasional "Meningkatkan Budaya Melalui Pendidikan Bermutu dan Terjangkau" di Gd. Dewi Sartika Kompleks Pemkab Bandung, Jalan Raya Soreang, Selasa (3/2).
Dalam acara yang dipandu Asisten Redaktur Opini dan Pendidikan HU Galamedia, Aep S. Abdullah itu, hadir sebagai pembicara Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan Ketua Dewan Pendidikan Kab. Bandung, Prof. Dr. H. Engkoswara, Kasi Sarana BSNP dan konsultan Bank Dunia, Dr. H. Dani Meriawan, M.Pd., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bandung, Drs. H. Juhana, M.Ed., dan Ketua Dewan Pendidikan Jabar, Drs. H. Uu Rukmana.
Dalam sambutan bupati yang dibacakan Asisten Administrasi, Drs. H. Djamu Kertabudi, M.Si., kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai budaya merupakan sasaran dari program pembangunan di Kab. Bandung. Karena itu, pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam peningkatan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai budaya Sunda. "Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis, baik dalam konteks Indonesia sebagai sebuah bangsa maupun dalam konteks Kab. Bandung sebagai daerah otonom," tuturnya.
Tiga nilai budaya
Sementara itu dalam paparannya, Prof. Dr. H. Engkoswara, M.Ed. mengatakan, untuk terselenggaranya pendidikan yang baik, tiga nilai budaya Sunda bisa dijadikan landasan untuk berpijak. Ketiga nilai tersebut adalah cageur, bageur, dan bener (moral), pinter, singer, maher (logika), dan moher (estetika). "Lamun urang Sunda geus ngajalankeun tilu nilai budaya ieu, hirupna bisa leuwih mandiri," ungkapnya.
Dalam undang-undang (UU) sistem pendidikan nasional sendiri, katanya, nilai mandiri sudah masuk dalam tujuan. Namun sayangnya, meski dituturkan panjang lebar, nilai damai dan adil belum menjadi tujuan pendidikan nasional.
"Untuk mengisi tujuan pendidikan nasional sebagai arah pedoman pendidikan di Indonesia, maka ada baiknya makna tujuan pendidikan nasional disesuaikan dalam tujuan kehidupan yang meliputi damai, mandiri, dan adil," ujar Engkoswara.
Untuk itu, katanya, sebaiknya nilai damai dan adil ini dimasukkan dalam tujuan pendidikan nasional. Sehingga, alangkah baiknya tujuan pendidikan ini dirumuskan kembali berdasarkan budaya Pancasila dan UUD 1945 yang mencakup tiga nilai dasar, yaitu damai, mandiri, dan adil.
"BNSP (Badan Nasional Standar Pendidikan) sebaiknya mengambil prakarsa untuk mengangkat trilogi kompetisi kehidupan ini agar bisa diacu peserta didik dan pendidik. Dalam jabatan profesional, guru dan dosen serta tenaga kependidikan harus memiliki tiga kompetensi dasar ini, yakni damai, mandiri, dan adil. Atau dengan kata lain etika, logika, dan estetika," kata Engkoswara.**
Pendidikan Melalui Penguatan Budaya
Oleh: AEP S. ABDULLAH
SEORANG teman yang juga doktor dalam bidang pendidikan, mengeluhkan begitu memudarnya nilai-nilai budaya kesundaan kita. Di sekolah, katanya, tidak sedikit siswa yang bicaranya kasar, penampilannya tak mencerminkan anak sekolah, kurang hormat pada guru, dll. Dengan agak emosional, ia mempertanyakan hal ini pada pendidik di salah satu sekolah. "Apa di sekolah guru tidak mengajarkan budaya Sunda?" ujarnya agak ketus.
Apa yang dipertanyakan teman saya itu memang tidak salah. Kegiatan budaya, menurut berbagai literatur, merupakan alat penting yang dapat membantu kita untuk menolong anak dan orang dewasa untuk meraih pengalaman dan kompetensi sosial dan emosionalnya suatu kompetensi yang sering terabaikan oleh pendidikan formal. Kompetensi sosial dan emosional tidak hanya penting untuk kesejahteraan anak, tetapi kadang-kadang juga mencegah dan mengurangi kegagalan dan karenanya mencegah perasaan tidak berharga ketika anak tidak berhasil dalam melakukan tugas tertentu atau misalnya memahami semua yang diajarkan di kelas. Namun, bila kegiatan budaya diajarkan sebagai mata pelajaran keterampilan yang diwajibkan oleh kurikulum, bukan atas dasar minat individu siswa, kegiatan budaya juga dapat melahirkan kebosanan serta perasaan gagal.
Jika kita sungguh-sungguh ingin menggunakan kegiatan budaya sebagai alat untuk pertumbuhan dan bukan hanya sebagai orientasi budaya atau aktivitas waktu luang atau rekreasi, kita harus menggunakan alat ini secara saksama dan dengan kesadaran. Oleh karena itu, guru dan pendidik guru, orangtua, artis, dan amatir/sukarelawan harus diberikan penyuluhan tentang bagaimana dan mengapa kegiatan budaya itu sangat penting. Juga otoritas yang bertanggung jawab untuk membuat kurikulum dan mereka yang memberikan dana harus diberikan penyuluhan serupa. Penting untuk menyediakan cukup waktu dan pelatihan yang kompeten di lembaga pendidikan guru, sekolah, dan taman kanak-kanak.
Guru harus melibatkan dirinya ke dalam aktivitas tersebut dan mempunyai pengalaman pribadi sebelum mereka dapat benar-benar memahami dan mengerti bagaimana aktivitas ini "bekerja" dan bagaimana cara menerapkan aktivitas tersebut sebagai alat pendidikan (dan pendidikan kebutuhan khusus).
Guru harus dapat memahami bagaimana mereka dapat menggunakan kegiatan budaya sebagai media untuk membantu anak mengembangkan rasa harga diri dan untuk memperkaya pengalaman mereka dan cakupan belajarnya.
Tidak cukup bagi guru untuk hanya memperoleh pemahaman melalui partisipasi. Guru juga harus belajar untuk menganalisis hakikat kegiatan tersebut dan bagaimana kegiatan ini dapat berdampak pada siswanya.
Oleh karena itu, guru dan para profesional lainnya yang bekerja dengan orang yang berada pada masa pertumbuhan harus diberi kesempatan untuk membuat dirinya memenuhi syarat untuk menggunakan dan menerapkan kegiatan budaya untuk mempromosikan pertumbuhan individu siswa dan untuk mempromosikan proses belajar. Ini bukan hanya sebatas belajar keterampilan dan metode. Guru harus memahami melalui pengalamannya bagaimana kegiatan tersebut dapat berpengaruh dan memicu emosi/perasaan dan rasa harga diri serta kegembiraan karena aktif secara fisik, emosional, intelektual, dan sosial.
Budaya Sunda
Oleh karena itu, menurut pakar pendidikan dan budaya Sunda, Prof. Dr. H. Engkoswa, M.Ed., guru dalam praktik mengajarnya tidak terlepas dari pengimplementasian budaya Sunda di sekolah. Budaya Sunda seharusnya bisa jadi pedoman berperilaku bagi urang sunda. Dalam pandangan hidup urang Sunda, katanya, ada istilah cageur, bageur, bener, pinter, singer, maher tur moher.
Dalam pandangan hidup urang Sunda ini memang terdapat tiga kelompok sistem nilai atau budaya yang sangat berharga yang menjadi karakter dan jati diri orang Sunda, berlandaskan pandangan hidup di atas. Cageur, bageur, dan bener hasil olah hati nurani dan kalbu serta olahraga yang membentuk sikap orang sehat, sehat rohani, dan jasmani.
Kedua, pinter atau cerdas, singer atau terampil, dan maher atau ahli atau profesional yang berlandaskan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dari yang sederhana sampai kepada yang sangat canggih sebagai bekal hidup mandiri.Pinter, singer, dan maher hasil olah pikir, akal, nalar yang sistematis sebagai dasar kemandirian dalam berbagai bidang kehidupan khususnya kemandirian dalam bidang ekonomi untuk mencari nafkah atau upah jiwa minimal untuk diri sendiri dan berangsur-angsur menafkahkan sebagian rezekinya kepada orang lain.
Ketiga, moher arti asalnya adalah wanoja yang demplon tetapi sebenarnya adalah nilai lebih atau tambah bagi seseorang yang karena kreativitas terpuji yang bernilai indah atau seni yang patut dihargai atau diganjar dengan penghargaan.
Langganan:
Postingan (Atom)